KABARBURSA.COM - Volume ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari–September 2026 tercatat 343 juta ton, turun sekitar 8,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, nilai ekspornya justru mencapai USD23,7 miliar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengaitkan peningkatan nilai tersebut dengan strategi pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Kebijakan pembatasan kuota melalui evaluasi perizinan hulu terbukti ampuh mendongkrak daya tawar komoditas pertambangan Indonesia di kancah perdagangan global.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah sengaja merombak pendekatan penerbitan kuota produksi agar tidak terjadi kelebihan pasokan (oversupply) yang dapat merusak harga acuan internasional.

"Kami dapat melaporkan perkembangan ekspor batu bara dan nikel tahun 2026. Volume batubara untuk ekspor ini 343 juta ton, itu dibandingkan dengan tahun 2025 yang lalu ini terjadi penurunan sekitar 8,3 persen," ungkap Yuliot dalam rapat Kerja Kementerian ESDM bersama DPD RI, Senin, 9 November 2026.

Ia memaparkan bahwa meskipun volume pengiriman fisik ke luar negeri mengalami koreksi menurun, perolehan devisa negara justru menunjukkan tren yang jauh lebih menguntungkan.

"Dan untuk nilai ekspor ini kita 23,7 miliar US dollar. Dibandingkan dengan volume tahun 2025 yang lalu kan kita mengekspor lebih banyak. Nilainya lebih sedikit. Ya, justru kita mengekspor lebih sedikit, tapi nilai yang kita jual itu menjadi lebih banyak karena kita juga menerapkan strategi RKAB tadi, Bu," bebernya.

Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi dasar di mana pengendalian suplai di pasar terbuka akan langsung mengerek tingkat harga komoditas ke level yang lebih ideal.

"Jadi kalau suplai demand, kalau di pasar suplainya banyak, itu harga turun. Kalau suplainya relatif terbatas, harganya membaik," tambahnya.

Sebagai perbandingan, Yuliot membeberkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya penerbitan kuota RKAB kerap melampaui kapasitas riil produksi nasional, sehingga memicu perang harga yang merugikan.

"Karena kalau kita lihat untuk tahun 2025 yang lalu total RKAB yang diterbitkan ini sekitar 1,4 miliar ton. Ya sementara yang total produksi hanya 817 juta ton. Jadi ini kalau pasar membaca ketidakseimbangan ketersediaan ya ternyata berlipat, jadi dengan strategi yang kita lakukan dampaknya cukup signifikan," rincinya.

Selain kinerja cemerlang dari sektor batu bara, catatan positif turut dibukukan oleh komoditas nikel nasional sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini.

"Untuk nikel itu juga hampir sama. Ini kita sudah mengumumkan untuk nilai ekspor 24,55 miliar US dollar, ini dibandingkan dengan tahun 2025 ini ada peningkatan sekitar 15,7 persen," kata Yuliot.

Akumulasi perolehan devisa dari dua sektor andalan tersebut menyumbangkan angka fantastis bagi perekonomian makro nasional.

"Jadi berarti nilai ekspor dari Januari September batubara dan nikel ini kalau kita jumlahkan sudah 48 miliar US dollar. Ini membuktikan efektivitas tata kelola hulu minerba dalam mengamankan pendapatan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga mengungkapkan hal senada. Ia mengklaim pengendalian produksi melalui pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berhasil mengangkat harga batu bara hingga USD154 per ton untuk kalori 6.300.

Kebijakan tersebut ditempuh setelah besarnya pasokan batu bara Indonesia di pasar global pada 2025 dinilai ikut menekan harga, meski produksi nasional terus digenjot.

Langkah intervensi tata kelola pasokan ini diambil pemerintah guna melindungi pendapatan negara serta margin keuntungan pelaku usaha dari kejatuhan harga akibat perang harga di pasar internasional.

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi itu membeberkan bahwa Indonesia memegang peran strategis sebagai salah satu pemasok utama batu bara terbesar di dunia. Namun, volume ekspor yang masif pada tahun-tahun sebelumnya justru menjadi bumerang bagi harga jual komoditas tersebut.

"Konsumsi batu bara dunia itu 8,9 miliar ton per tahun. Batu bara yang diperjualbelikan, itu 1,3 miliar ton. Di 2025, kontribusi Indonesia terhadap peredaran batu bara dunia, itu mencapai 540 juta ton," terang Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, pada Senin 2 November 2026.

Lonjakan pasokan hingga mencapai porsi 43 persen dari total perdagangan global tersebut membuat posisi tawar Indonesia melemah. Harga batu bara terperosok ke level terendah, yang berdampak langsung pada minimnya perolehan laba perusahaan dan serapan pendapatan negara.

"Apa yang terjadi? Harga batubara 2025 pada harga yang paling terendah. Profit perusahaannya tidak terlalu banyak, pendapatan negara tidak terlalu maksimal, jorjoran kita buka lahan yang begitu besar, akhirnya barang kita dijual murah. Bagi asing, mereka sangat membutuhkan barang kita dijual murah," urainya.

Upaya awal pemerintah melalui penyesuaian Harga Patokan Mineral dan Batubara (HPB/HBA) ternyata tidak dipatuhi secara optimal oleh para pelaku usaha. Hal ini memicu naluri bisnis Bahlil untuk mengambil langkah terobosan.

"Saya membuat aturan untuk menaikkan harga HBA-nya, itu tidak dipatuhi. Maka kemudian, intuisi saya sebagai mantan pengusaha keluar," ujarnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan menggunakan instrumen pembatasan kuota produksi melalui evaluasi RKAB secara ketat. Pengendalian langsung terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan global terbukti ampuh mendongkrak harga pasar.

"Saya katakan kalau begitu, daripada harga diatur oleh asing, barang-barang kita 540 juta ton itu sama dengan 43 persen suplai batubara dunia dari Indonesia, saya bilang kalau begitu kita jaga di antara supply and demand, potong RKAB," jelas Bahlil.

Hasil dari kebijakan pemangkasan kuota tersebut langsung dirasakan oleh industri pertambangan nasional. Angka penjualan kembali terkoreksi naik secara signifikan di pasaran internasional.

"Apa yang terjadi? Hari ini harga batubara bisa mencapai 154 dolar, untuk kalori 633. Ini strategi. Karena kita jaga supply and demand," serunya.

Melalui strategi pengendalian ini, volume produksi nasional memang mengalami koreksi menurun, tetapi secara akumulatif perolehan devisa dan penerimaan negara justru melonjak.

"Pendapatan negara kita melonjak, produksi turun. Jadi produksinya teroreksi menurun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten, enggak jual murah barang kita," jelasnya.(*)