Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara sebagai bagian dari transformasi energi nasional terus berlanjut. Tujuh perusahaan pertambangan batu bara dengan status Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama resmi diwajibkan untuk melakukan hilirisasi batu bara sebagai bentuk kontribusi terhadap nilai tambah dalam negeri.

Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Bambang menilai hilirisasi adalah langkah positif yang sejalan dengan arah pembangunan pemerintah, terutama dalam memperkuat industri pengolahan dan kemandirian energi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari teknologi, kebutuhan investasi hingga biaya produksi yang efisien (cost visible) agar hasil hilirisasi dapat bersaing secara ekonomi.

Selengkapnya saksikan dialog Syariah Rahma bersama Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (14/05/2025).

(wia)

Catatan: Video dapat dilihat dengan klik di bawah