JAKARTA - Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, pencapaiannya membutuhkan pembenahan sistem kelistrikan, kepastian investasi, penguatan jaringan transmisi, serta tata kelola proyek yang transparan dan akuntabel.

"Rencana 100 GW sendiri itu berpotensi terhambat oleh gejala penguncian karbon, yang tercermin dalam RUPTL sekarang," kata Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Roes Regi Lutfi dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun dengan kebutuhan investasi sekitar USD73 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026 dengan 14 proyek awal berkapasitas sekitar 5,3 GWp.

Kementerian ESDM memproyeksikan program itu dapat menghemat konsumsi diesel hingga 6 juta kiloliter dan mengurangi emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun. Kapasitas GWp merupakan kapasitas puncak panel surya, bukan kemampuan pembangkit memasok listrik secara terus-menerus.

Studi LPEM FEB UI bersama Greenpeace pada Juli 2026 menyoroti ketergantungan terhadap energi fosil sebagai salah satu hambatan struktural transisi energi. Sepanjang 2015-2024, kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke sistem kelistrikan PLN hanya bertambah 4,4 GW, sedangkan kapasitas pembangkit fosil meningkat 25,9 GW. Bahkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 masih merencanakan tambahan pembangkit gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Dari sisi pembiayaan, simulasi LPEM FEB UI dan Greenpeace menunjukkan penurunan biaya modal PLTS dari 10% menjadi 5% berpotensi meningkatkan kapasitas surya hingga 70% dibandingkan skenario bisnis seperti biasa. Sementara itu, studi INDEF, IESR, Energy Transitions Commission, dan Systemiq memperkirakan percepatan pengembangan energi terbarukan dan penyimpanan energi dapat menghasilkan biaya sistem kelistrikan 5-15% lebih rendah pada 2035 dibandingkan jalur RUPTL saat ini.

Kesiapan infrastruktur juga menjadi tantangan karena peningkatan kapasitas PLTS membutuhkan penguatan jaringan transmisi dan fasilitas penyimpanan energi untuk menjaga keseimbangan pasokan listrik. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN merencanakan pembangunan transmisi sepanjang 47.700 kilometer sirkuit dan gardu induk berkapasitas 107.900 MVA dengan kebutuhan investasi Rp392,1 triliun. Rencana tersebut juga mencakup penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, terdiri atas baterai 4,3 GW dan pumped storage 6 GW.

Sementara, Marketing Manager Environment CCEPC Indonesia Fadhil Fahreza Sani menyoroti pentingnya kepastian regulasi, perizinan, dan mekanisme pengadaan agar investasi dapat berjalan serta kapasitas industri dalam negeri terserap. Pasalnya, target PLTS 100 GWp perlu diselaraskan dengan RUPTL yang saat ini mencantumkan tambahan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW.

Selain infrastruktur dan pembiayaan, tata kelola proyek juga perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program. Direktur Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha mengatakan kajian KPK periode 2016-2025 menemukan sejumlah risiko, antara lain perencanaan proyek yang tidak memadai, penetapan harga tidak wajar, kolusi pengadaan, konflik kepentingan, hingga aset mangkrak. KPK telah menyusun Energy Transition Governance Framework yang mencakup kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, kesetaraan, serta perlindungan pemangku kepentingan. “Kalau nanti program ini berjalan, jangan sampai pola korupsi seperti itu terjadi berulang,” kata Aida.