Bloomberg Technoz, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengajak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memantau proses penertiban sejumlah tambang ilegal di Dusun Nadi, Lubuk Besar, Bangka Belitung. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebut ada kegiatan tambang ilegal pada kawasan hutan seluas 262,85 hektar pada dusun tersebut.

“Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik, sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ini sudah kita tutup secara geografi,” kata Sjafrie dikutip dari media sosial Puspen TNI dan Kemhan, Kamis (20/11/2025).

Dalam peninjauan tersebut, satgas juga menemukan berbagai alat berat dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal, di antaranya 21 unit excavator, dua unit bulldozer, satu unit genset, 10 unit mesin penghisap pasir atau timah, serta perlengkapan tambang lainnya. Seluruh alat tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut.

Kegiatan ini juga sebagai implementasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan aset nasional. Di Babel, Satgas PKH sempat mendeteksi terdapat sekitar 1.000 titik tambang ilegal yang beroperasi selama pukuhan tahun. Akibat aktivitas penambangan tanpa izin dan praktik penyelundupan, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima korporasi pengelola pabrik smelter bijih timah sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola pada wilayah IUP TINS periode 2015-2022. Hal ini dilakukan untuk menagih tanggung jawab kerusakan lingkungan hidup atas praktik tambang timah ilegal yang tercatat mencapai Rp271 triliun.

Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan enam smelter timah dan aset rampasan korupsi lainnya dengan nilai sekitar Rp7 triliun kepada PT Timah Tbk (TINS).