Bloomberg Technoz
Tayang pada
Saham Emiten Tambang Tertekan, Arahan Prabowo Jadi Perhatian
Bloomberg Technoz, Jakarta - Siang hari ini, Kamis (19/11/2026), ketidakpastian di saham pertambangan masih terus menggema. Terlebih, pemerintah belum memberikan kejelasan lanjutan mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% manfaat dari seluruh izin pertambangan dinikmati negara.
Sentimen ini, melansir riset sejumlah analis pasar modal Indonesia, menyeret performa saham emiten pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ketidakpastian jadi pendorong tertahannya arah dan sinyal rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara keseluruhan di tengah rangkaian kabar negatif yang telah bertebaran di pasar. Pasalnya, pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme maupun cakupan penerapan kebijakan tersebut.
Menurut Analis Fundamental BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand, persoalan utama bagi investor adalah belum jelasnya definisi 70% manfaat yang dimaksud pemerintah.
“Tanpa kejelasan ini, investor sulit memproyeksikan laba dan valuasi jangka panjang, sehingga premi risiko sektor naik,” mengutip penuturan Abida kepada Bloomberg Technoz.
Dalam pernyataannya di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (15/11/2026) lalu, Prabowo meminta agar minimal 70% manfaat dari seluruh izin pertambangan masuk ke negara. Dia bahkan menyebut negara dapat mengambil alih saham perusahaan apabila diperlukan.
Pernyataan tersebut menyulut ketidakpastian investasi hingga geliat harga saham perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI. Hulu–hilirnya, saham emiten tambang pada perdagangan siang hari ini lanjut tertekan, berikut lajunya:
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) melemah 3,58% di posisi Rp1.345
PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) melemah 3,38% di posisi Rp4.560
PT Pam Mineral Tbk (NICL) melemah 2,81% di posisi Rp208
PT Vale IndonesiaTbk (INCO) melemah 2,65% di posisi Rp3.300
PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melemah 2,65% di posisi Rp440
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melemah 2,64% di posisi Rp1.840
PT Timah Tbk (TINS) melemah 2,48% di posisi Rp3.140
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) melemah 2,22% di posisi Rp9.875
PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) melemah 2% di posisi Rp392
PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) melemah 1,84% di posisi Rp800
PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melemah 1,81% di posisi Rp3.240
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melemah 1,66% di posisi Rp354
PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) melemah 1,34% di posisi Rp735
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melemah 1,29% di posisi Rp306
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) melemah 0,81% di posisi Rp24.375
PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) melemah 0,71% di posisi Rp700
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) melemah 0,68% di posisi Rp288
PT Bayan Resources Tbk (BYAN) melemah 0,59% di posisi Rp8.350
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melemah 0,33% di posisi Rp3.000
Sebabnya, risiko perubahan regulasi setelah pemerintah mewacanakan penguasaan minimal 70% hasil tambang yang berpotensi menekan profitabilitas dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, tutur analisis CGS International Sekuritas Indonesia dalam risetnya.
“Berlanjutnya aksi jual investor asing dan masih adanya ketidakpastian kebijakan di sektor tambang diprediksi akan menjadi sentimen negatif di pasar,” mengutip catatan CGS International.
Dalam kesempatan terpisah, BRI Danareksa Sekuritas menyebut, tekanan terutama berasal dari saham-saham berbasis komoditas, khususnya sektor basic materials dan energi, menyusul pernyataan Presiden Prabowo yang meminta minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara, termasuk membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara.
“Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran investor terhadap potensi perubahan regulasi dan pembagian manfaat ekonomi sektor pertambangan, sehingga mendorong aksi jual,” terang analis BRI Danareksa Sekuritas.
Selain peningkatan porsi keuntungan negara, Presiden Prabowo juga membuka peluang kepemilikan saham perusahaan tambang oleh negara serta menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu untuk memperketat pengawasan volume ekspor.
Kemudian, Sinarmas Sekuritas juga menuturkan hal serupa, di mana detail kebijakan hingga formula teknis pembagian 70% belum dijelaskan secara terperinci, termasuk apakah dihitung berdasarkan revenue, laba bersih, atau keuntungan setelah biaya produksi.
Emiten yang perlu dicermati investor, melansir Sinarmas Sekuritas, “Kebijakan ini berpotensi mencakup seluruh subsektor pertambangan yang memiliki IUP, bukan hanya batu bara atau nikel.”
Emiten yang perlu dicermati antara lain:
Batu Bara: PTBA, ADRO, ITMG, INDY, BYAN, HRUM
Nikel: ANTM, INCO, NCKL, MBMA, NICL
Emas dan Tembaga: BRMS, ARCI, PSAB, MDKA, AMMN
Timah: TINS
Sentimen kebijakan ini berpotensi memberikan implikasi berbeda bagi emiten BUMN dan swasta, dengan emiten swasta yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan regulasi, sementara emiten BUMN berpeluang memperoleh keuntungan strategis.
Namun, dampak aktual terhadap laba dan valuasi masing-masing emiten masih menunggu kejelasan mekanisme implementasi, terutama terkait definisi 70% hasil tambang, perlakuan terhadap IUP eksisting, dan skema pengembalian modal investor.
(fad/aji)
Sumber:
Artikel Lainnya
Liputan 6
Tayang pada
1,76 Juta Metrik Ton Batu Bara Disebar ke 4 PLTU Jaga Listrik di Jawa Tak Padam
Bisnis Indonesia
Tayang pada
10 dari 190 Izin Tambang yang Dibekukan Sudah Bayar Jaminan Reklamasi
Bisnis Indonesia
Tayang pada
10 Emiten Batu Bara dengan Laba Paling Jumbo Semester I/2026, AADI & BYAN Teratas
IDX Channel.com
Tayang pada
10 Emiten Batu Bara Paling Cuan di 2024, Siapa Saja?
METRO
Tayang pada