KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan total volume produksi batubara nasional dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 menyentuh level 720 juta ton. Proses pengajuan tambahan RKAB ini hampir rampung dan dinilai memberikan kepastian stok serta menjadi katalis positif bagi pasar batubara domestik.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa realisasi akhir produksi diprediksi tidak akan bergeser jauh dari proyeksi awal pemerintah. Perhitungan kasarnya bertumpu pada rata-rata produksi bulanan sebesar 60 juta ton yang diakumulasikan selama satu tahun penuh.

"Dikalikan saja, ya, misalnya 60x12, ya 720-an (juta ton). Kira-kira, ya, forecast-nya," ucap Tri usai Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, menilai penetapan estimasi produksi di angka 720 juta ton pada RKAB 2026 ini merupakan sebuah revisi yang membawa dampak positif jika dibandingkan dengan rancangan RKAB 2025 yang dipatok sebesar 1,2 miliar ton.

Pemangkasan target ini memberikan kepastian pasokan sekaligus menjadi tameng strategis untuk mencegah risiko kelebihan pasokan atau oversupply di pasar.

"Kedisiplinan pasokan ini berpengaruh positif menjelang lonjakan permintaan musim dingin (winter restocking) di China dan pasar global," ujar Ratih kepada KONTAN, Kamis (1/10/2026).

Keputusan membatasi pasokan ini sejalan dengan tren melambungnya harga energi global. Kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman November 2026 masih bertengger kuat di level US$ 103,19 per barel.

Tingginya harga minyak mentah ini secara otomatis memicu negara-negara konsumen untuk melakukan substitusi energi kembali ke batubara yang secara kalkulasi jauh lebih ekonomis. Kondisi ini telah mengerek harga batubara meroket 36% secara year to date (YtD) hingga menyentuh level US$ 146 per ton.

Dinamika Ekspor dan Persaingan Pasar China

Di tengah kepastian produksi domestik, mencuat kabar rencana China mengimpor 10 juta ton batubara dari Amerika Serikat untuk periode 2027 hingga 2028.

Ratih menegaskan bahwa rencana tersebut bukanlah katalis negatif yang signifikan bagi emiten batubara Indonesia. Porsi impor dari Amerika Serikat tergolong sangat minim, yakni hanya sekitar 2%-2,2% dari total impor batubara China yang menembus 450 juta hingga 500 juta ton per tahun sepanjang periode 2024 sampai 2026.

Merujuk pada data neraca perdagangan Badan Pusat Statistik (BPS) semester I tahun 2026, China tetap menjadi salah satu mitra ekspor batubara terbesar bagi Indonesia dengan pangsa pasar 29% dari total ekspor, atau setara dengan 102 juta ton.

Indonesia secara konsisten memasok 200 juta hingga 220 juta ton batubara per tahun ke China. Angka ini merepresentasikan 30% hingga 35% dari total target produksi RKAB 2026 yang diproyeksikan mencapai 720 juta ton.

Spesifikasi produk juga menjadi dinding pelindung bagi produsen dalam negeri. Batubara Amerika Serikat yang diimpor oleh China didominasi oleh kalori tinggi dan coking coal yang diperuntukkan bagi industri baja.

Di sisi lain, Indonesia mengekspor batubara berkalori rendah hingga menengah (Low-to-Mid CV 3.800 GAR hingga 4.200 GAR atau ICI 4) yang secara khusus digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik. Perbedaan spesifikasi ini membuat kedua tipe batubara tersebut menyasar segmen konsumen yang sama sekali berbeda.

Meski demikian, Phintraco Sekuritas memiliki pandangan yang lebih berhati-hati. Kesepakatan impor batubara China dari Amerika Serikat dinilai berpotensi menjadi katalis negatif bagi produsen batubara Indonesia, terutama yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor.

Tiongkok adalah negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia, sehingga kehadiran pasokan dari Amerika Serikat dapat menambah kompetisi di pasar impor China sekaligus berpotensi membatasi upside volume ekspor Indonesia di masa depan.

"Namun, besaran dampaknya belum bisa dipastikan melihat besarnya kebutuhan batubara China yang dipengaruhi oleh konsumsi pembangkit listrik, produksi domestik dan lainnya," ujar Phintraco Sekuritas dalam risetnya pada 29 September 2026.

Risiko Regulasi Afiliasi

Tantangan lain yang mengintai emiten sektor pertambangan justru datang dari dalam negeri berupa risiko regulasi. Risiko ini bersumber dari penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang telah berlaku efektif sejak 18 September 2026.

Beleid ini secara tegas melarang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melibatkan anak perusahaan atau entitas afiliasi dalam kegiatan jasa pertambangan tanpa mengantongi persetujuan eksplisit dari menteri.

"Regulasi ini menjadi sentimen negatif bagi emiten dengan dominasi transaksi afiliasi karena berpotensi menaikkan biaya operasional akibat keharusan menyewa jasa pihak ketiga independen, yang pada akhirnya menggerus marjin EBITDA konsolidasi," sebut Ratih.

Pengetatan skema afiliasi ini dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi praktik transfer pricing intra-group yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara konsolidasi.

Sebagai gambaran dampak afiliasi, pada semester I tahun 2026, transaksi jasa kontraktor penambangan dari pihak afiliasi yakni PT Saptaindra Sejati (SIS) tercatat menyumbang 23% dari cost of revenue PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) dan mencakup 60,4% dari total utang usaha perusahaan per 30 Juni 2026.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan afiliasi ini justru menjadi katalis positif bagi emiten penyedia alat berat serta jasa pertambangan independen, salah satunya adalah PT United Tractors Tbk (UNTR).

Para penambang yang kini kehilangan fleksibilitas penggunaan jasa afiliasi internal mengalihkan kontrak kerja sama operasionalnya kepada para kontraktor independen.