Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pencatatan ekspor batu bara RI. Salah satu modus yang disebutnya adalah adanya perbedaan jumlah batu bara yang dilaporkan Indonesia dengan jumlah yang tercatat di negara tujuan.

Prabowo mencontohkan, Indonesia dalam laporan ekspor mencatat pengiriman batu bara sebanyak 50.000 ton. Namun, ketika data tersebut dibandingkan dengan pencatatan di negara tujuan, jumlah batu bara yang diterima tercatat mencapai 100.000 ton.

"Jadi berkali-kali kita laporan kita mengirim 50.000 ton batu bara, di negara situ 'Oh enggak, kita terima 100.000.' Catatannya ada, datanya ada semua di sini," Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).

Menurut Prabowo, perbedaan pencatatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang tengah diperhatikan pemerintah. Dia menilai praktik penyimpangan lebih sulit dilakukan ketika data ekspor Indonesia dibandingkan dengan data yang tercatat di negara penerima.

"Jadi di dalam negeri bisa pat-guli-pat, ya. Bohong pengiriman, ya kan. Mungkin Bea Cukai disogok, lembaga ini disogok, bla bla bla bla, bisa lah. Di negara penerima barang kita kan nggak bisa," ujarnya.

"Jadi ini bukan soal berani, saya harus. Saya nggak ada pilihan. Saya udah kumpulin semua pembantu saya, saya bilang: 'Hei, ini kalau kita biarkan ini, negara kita dalam kondisi yang tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah makmur. Yang miskin tambah miskin," tambahnya.

Prabowo juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi perekonomian nasional. Dia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di kisaran 5% setiap tahun dalam tujuh tahun terakhir.

"Dan ini pun, ya kan kita tahu, 7 tahun belakangan ini kita pertumbuhannya 5% tiap tahun. Berarti kan kita tumbuhnya 35%. Ternyata setelah 35% tumbuh, masa orang miskin tambah? Iya kan? Penduduk miskin dan rawan miskin ya, dari tahun 2017 sampai 2024 itu 7 tahun, masa naik? Nah, kelas menengah kok turun? Berarti there's something wrong with our system," ujarnya.