JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) 2025 bisa mencapai 110% dari target yang ditetapkan.

Adapun target PNBP dari sektor minerba tahun ini sebesar Rp124,7 triliun. Dengan demikian, pemerintah menarget dapat meraup PNBP minerba tahun ini bisa menembus sekitar Rp137,17 triliun.

"Di pengujung tahun nantinya, kami harapkan (PNBP Minerba) capaian bisa 105-110% dari target yang ditetapkan,” ujar Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno di Jakarta, dikutip Selasa (30/12), melansir Antara.

Pada 15 Desember 2025 lalu, Tri menerangkan, PNBP mineral dan batu bara sudah mencapai target yang termaktub dalam APBN. Pencapaian itu diraih di tengah-tengah penurunan harga komoditas minerba, terutama batu bara dan nikel.

Sebagaimana diketahui, harga komoditas batu bara 2025 cenderung menurun, terlihat dari Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan pemerintah. Pada periode I Desember 2025, HBA hanya berada di level US$98,26 per ton, atau turun dari US$102,3 per ton periode II November 2025.

Angka itu bahkan jauh lebih rendah jika disandingkan dengan rerata harga batu bara pada November 2024 yang saat itu masih sempat bertengger di level US$114,43 per ton.

"Kondisi harga batu bara lesu, kemudian beberapa komoditas seperti nikel itu harganya juga enggak bergerak dari US$14-15 ribu per ton. Tapi, kami bisa membukukan (PNBP) itu," tuturnya.

Menurutnya, keberhasilan sektor minerba mencapai target PNBP disebabkan oleh kepatuhan perusahaan tambang yang makin baik. Selain itu, dirinya juga menyorot perkembangan dari kepatuhan pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan yang pada tahun ini menunjukkan tren positif.

"Tahun lalu mungkin Rp17-Rp20 triliun tidak ada. Tapi sekarang, jaminan reklamasi dan pascatambang sudah mencapai Rp35 triliun, itu masih ditambah lagi," jelasnya.

Saat ini, Tri mengatakan, terdapat 1.592 pengajuan persetujuan dokumen reklamasi dan pascatambang yang sedang diproses. Apabila sudah disetujui, para pihak yang mengajukan persetujuan akan membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

"Itu angka yang cukup signifikan untuk menjaga lingkungan kita, agar lingkungan kita masih memiliki manfaat bagi generasi berikutnya," pungkas Tri.