RRI.CO.ID,Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi bersih dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan batu bara. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan ketersediaan energi listrik yang stabil bagi masyarakat tanpa merusak alam. Anwar Hafid menilai pemanfaatan energi surya menjadi solusi strategis bagi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun.

"Sekarang ini, di Sulteng ini ke depannya tidak ada lagi nanti pembangkit listrik menggunakan fosil atau batu bara. Ke depan sedang dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)," kata Anwar Hafid dalam pernyataannya usai dilantik sebagai Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sulawesi Tengah di Ballroom Best Western Hotel, Palu, Senin (26/01).

Anwar Hafid menjelaskan, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk merealisasikan penggunaan energi terbarukan tersebut. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalin kerja sama dengan badan usaha milik Al-Khairaat dalam pembangunan PLTS.

Ia menyebutkan, pemanfaatan PLTS saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah kantor kedinasan. Ke depan, Anwar Hafid menargetkan seluruh kantor pemerintahan di Sulawesi Tengah dapat menjadikan PLTS sebagai sumber energi utama.

"Kami juga sudah bekerjasama dengan Al-Khairaat untuk membangun PLTS dengan menggunakan kantor-kantor pemerintah daerah. Sudah ada beberapa kantor yang bekerjasama, termasuk kantor gubernur, kantor DPRD juga lagi pembangunan," ujarnya.

Selain berdampak positif terhadap lingkungan, Anwar Hafid menilai penggunaan PLTS juga mampu menekan biaya operasional listrik secara signifikan. Menurutnya, pemanfaatan energi surya dapat mengurangi pengeluaran listrik hingga sekitar 40 persen.

"Jadi atap-atap kantor tersebut akan dibangun PLTS sehingga bisa mengurangi pembiayaan listrik kita sampai 40 persen," tuturnya.

Efisiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran, baik di lingkungan pemerintahan maupun bagi masyarakat secara luas. Dengan biaya listrik yang lebih murah, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada program pembangunan lainnya.