Listrik Indonesia | Target pembangunan PLTS 100 GW dinilai dapat mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, target tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena masih terdapat persoalan pendanaan, lahan, serta teknologi penyimpanan energi yang perlu diselesaikan.

Akademisi Institut Teknologi PLN (ITPLN), Zulfikar Manggau mengungkapkan bahwa pembangunan PLTS 100 GW membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari pendanaan, lahan, jaringan listrik, hingga teknologi penyimpanan energi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi dan Peningkatan Kesiapan Proyek PLTS 100 GW bersama Bappenas dan GIZ, dikutip pada Selasa (11/08/2026).

Menurut Zulfikar, potensi energi surya Indonesia yang besar menjadi modal penting untuk mengembangkan PLTS 100 GW dalam skala besar. Namun, pembangunan pembangkit tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan perlu menyesuaikan kesiapan proyek.

“Adanya proyek PLTS 100 GW bisa menjadi platform pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, industrialisasi hijau, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan fiskal negara,” ujar Zulfikar.

PLTS 100 GW Butuh Pendanaan Besar

Persoalan pertama yang perlu diselesaikan dalam pembangunan PLTS 100 GW adalah pendanaan. Zulfikar menyebut kebutuhan investasi untuk mencapai kapasitas tersebut sangat besar dan dapat mencapai ratusan miliar dolar AS.

Besarnya kebutuhan investasi membuat pembangunan PLTS 100 GW perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pembiayaan pada setiap proyek. Dengan pendekatan bertahap, proyek yang sudah memiliki dasar pendanaan dan kesiapan teknis dapat diprioritaskan lebih dahulu.

Ketersediaan Lahan Jadi Tantangan

Persoalan kedua adalah ketersediaan lahan. Menurut Zulfikar, lahan untuk pembangunan PLTS 100 GW di Pulau Jawa semakin terbatas dan memiliki biaya yang relatif tinggi.

Sementara itu, potensi lahan di luar Jawa relatif lebih besar. Namun, sebagian wilayah tersebut belum memiliki jaringan listrik yang memadai untuk mendukung pembangunan PLTS 100 GW dalam skala besar.

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah PLTS terapung di waduk atau perairan. Meski demikian, Zulfikar mengingatkan bahwa opsi tersebut tetap membutuhkan kajian keekonomian karena pembangunan fasilitas dan infrastrukturnya membutuhkan biaya.

Energi Surya Bersifat Intermiten

Persoalan ketiga berkaitan dengan karakteristik energi surya yang bersifat intermiten. Produksi listrik dari PLTS 100 GW bergantung pada ketersediaan sinar matahari sehingga produksinya dapat menurun pada malam hari maupun ketika kondisi cuaca mendung.

Karena itu, pembangunan PLTS 100 GW membutuhkan teknologi penyimpanan energi, seperti baterai, agar pasokan listrik dapat lebih stabil.

“Kalau malam atau siang tapi mendung mendadak mati. Jadi butuh baterai yang harganya masih mahal atau belum murah,” kata Zulfikar.

Menurut Zulfikar, perkembangan harga baterai nantinya akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengembangan PLTS 100 GW, terutama untuk pembangkit berskala besar yang membutuhkan sistem penyimpanan energi.

Rencana PLTS 100 GW Sudah Dipetakan

Zulfikar yang merupakan mantan EVP Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) mengatakan bahwa rencana inisiatif PLTS 100 GW di lingkungan PLN Group sebenarnya telah dipetakan untuk periode 2025-2034.

Rencana tersebut mencakup PLTS skala utilitas sekitar 22 GW, konversi PLTD dan PLTG sekitar 20 GW, PLTS atap serta penciptaan permintaan industri sekitar 14 GW, pembangkit hybrid dengan PLTS sekitar 35 GW, serta pengembangan lain di wilayah non-PLN sekitar 8,2 GW.

Meski demikian, Zulfikar menilai target PLTS 100 GW tidak harus dipaksakan selesai dalam satu dekade apabila kesiapan proyek belum memadai. Menurutnya, pembangunan perlu mengikuti kesiapan teknologi, regulasi, jaringan, dan pembiayaan.

Tahap Pertama Targetkan 25 GW

Zulfikar mengusulkan pembangunan PLTS 100 GW dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dapat berlangsung pada 2025-2029 dengan target sekitar 25 GW.

Fokus tahap awal tersebut dapat diarahkan pada proyek yang relatif lebih mudah direalisasikan, seperti PLTS atap pada pabrik dan perkantoran, PLTS terapung di waduk, serta pemanfaatan lahan kritis di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Pada tahap ini, pemerintah juga perlu membenahi regulasi yang mendukung pembangunan PLTS, termasuk ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sekaligus membangun ekosistem industri pendukung.

Tahap Kedua Mulai Fokus PLTS Skala Besar

Tahap kedua direncanakan berlangsung pada 2030-2034 dengan tambahan kapasitas sekitar 25 GW. Pada periode ini, pengembangan PLTS mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam skala lebih besar.

Sistem penyimpanan energi dinilai semakin penting pada fase tersebut untuk menjaga kestabilan pasokan listrik. Pembangunan jaringan transmisi antarwilayah juga perlu dilakukan secara bersamaan.

Namun, besaran target PLTS 100 GW tetap perlu disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dan kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sisa 50 GW Bergantung pada Teknologi

Tahap ketiga diarahkan untuk mengejar sisa kapasitas sekitar 50 GW mulai 2035. Menurut Zulfikar, realisasi tahap tersebut akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga baterai serta aliran pembiayaan hijau.

“100 GW itu perlu dan bukan mustahil. Tapi kuncinya jangan buru-buru, mulai dari yang pasti, yang fondasinya kuat,” ungkap Zulfikar.

Ia menilai pencapaian 25 GW pertama hingga 2029, atau sedikit bergeser dari target waktu, bukan menjadi persoalan utama. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan proyek yang telah disepakati memiliki fondasi yang kuat dan segera memasuki tahap implementasi.

“Yang penting itu disepakati dan segera mulai jalan dulu,” ucapnya.

Pemerintah dan PLN Punya Peran Strategis

Implementasi PLTS 100 GW membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan PT PLN (Persero) memiliki posisi strategis sebagai operator sekaligus single off-taker listrik di Indonesia.

Dengan pendekatan bertahap, PLTS 100 GW tetap dapat menjadi agenda jangka panjang dalam transisi energi Indonesia. Tantangannya tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas panel surya, tetapi juga memastikan investasi, lahan, jaringan listrik, penyimpanan energi, regulasi, dan permintaan listrik berkembang secara beriringan.