SuaraSumsel.id - Lalu lintas truk batu bara di jalan umum Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan. Di tengah keluhan warga soal keselamatan dan kerusakan infrastruktur, muncul pertanyaan yang terus mengemuka: mengapa PT PLN (Persero) masih mengangkut batu bara lewat jalur darat?

Isu ini mencuat setelah PLN meminta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru membuka kembali akses jalan bagi angkutan batu bara di Lubuk Linggau. Permintaan tersebut disampaikan seiring kondisi pasokan batu bara ke pembangkit listrik yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo menyatakan bahwa stok batu bara di salah satu pembangkit listrik di Sumatera berada pada level kritis.

“Stok batu bara PLTU Bengkulu hanya cukup sekitar tiga hari. Jika pasokan tidak segera masuk, maka ada potensi gangguan pasokan listrik,” ujar Rizal seperti dikutip ANTARA.

Pernyataan itu menjelaskan mengapa jalur darat kembali dipilih sebagai opsi distribusi. Dalam kondisi darurat, PLN menilai pengangkutan melalui jalan umum menjadi cara tercepat untuk memastikan batu bara tiba di pembangkit tepat waktu.

Di Sumatera Selatan, sebagian besar tambang batu bara berada di wilayah pedalaman yang tidak terhubung langsung dengan pelabuhan laut maupun sungai besar. Akses kereta api khusus batu bara juga belum menjangkau seluruh wilayah tambang. Situasi ini membuat truk masih menjadi penghubung utama dari lokasi tambang menuju titik distribusi.

PLN juga menghadapi keterbatasan infrastruktur alternatif. Jalur sungai sangat bergantung pada debit air dan kondisi alam, sementara kapasitas rel kereta api masih terbatas. Pembangunan infrastruktur logistik batu bara memerlukan waktu panjang dan investasi besar, sehingga belum sepenuhnya dapat menggantikan jalur darat.

Selain itu, sistem kelistrikan Sumatera bersifat saling terhubung. Gangguan pasokan di satu pembangkit berpotensi berdampak ke wilayah lain. Karena itu, keterlambatan distribusi batu bara tidak hanya menjadi persoalan daerah, melainkan dapat memicu gangguan listrik lintas provinsi.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat terus mendorong agar angkutan batu bara tidak lagi melintasi jalan umum. Pemerintah sebenarnya telah mengarahkan pembangunan jalan khusus batu bara, namun realisasinya belum merata dan belum seluruh tambang terhubung.

Dalam kondisi ini, PLN berada di posisi dilematis. Di satu sisi harus menjaga keandalan listrik nasional, di sisi lain menghadapi tekanan sosial dan lingkungan di daerah. Permintaan kepada pemerintah daerah, seperti disampaikan kepada Gubernur Sumsel, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kebijakan publik.

Pengangkutan batu bara lewat jalan darat pun diposisikan sebagai langkah darurat, bukan solusi jangka panjang. Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur dan diversifikasi energi, polemik truk batu bara di Sumatera Selatan diperkirakan akan terus berulang.