JawaPos.com — Dampak ketidakpastian regulasi dan perizinan pertambangan di Kalimantan dan wilayah lainnya semakin dirasakan masyarakat. Tak hanya pekerja tambang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), aktivitas tambang yang lambat bahkan terhenti membuat ekonomi masyarakat lumpuh. 

Hasbi, salah seorang tokoh masyarakat di Kutai Kartanegara, mengakui keputusan Kementerian yang melakukan penghentian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kalimantan dan wilayah lainnya sejak Januari 2022 mulai dirasakan dampak buruknya oleh masyarakat. 

Masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada tambang tak bisa melakukan aktivitas ekonomi begitu IUP tak dikeluarkan pemerintah.

“Kalau pertambangan terganggu, masyarakat juga ikut merasakan,” kata Hasbi. 

Padahal, sektor pertambangan batubara menjadi pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Sebagian besar PDRB dan penyerapan terbesar lapangan kerja berasal dari sektor ini. Sejak izin tambang dicabut, praktis aktivitas ekonomi masyarakat ambruk. 

Forum Komunikasi IUP-IKN (Ibu Kota Nusantara) sebelumnya menyatakan bahwa sekitar 15.080 pekerja tambang di wilayah lingkar IKN berpotensi terdampak apabila ketidakpastian perpanjangan IUP terus berlangsung.

Hingga semester pertama saja, sekitar 1.070 pekerja telah terdampak sejak awal 2026. Jika turut memperhitungkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja, jumlah masyarakat yang berpotensi terkena dampak diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 jiwa.

Di sejumlah wilayah, dampak perlambatan aktivitas tambang mulai terlihat pada sektor ekonomi pendukung. Usaha warung makan, laundry, bengkel, katering, hingga transportasi disebut ikut mengalami penurunan aktivitas ketika produksi tambang dikurangi.

Hasbi mengatakan, persoalan utama krisis tambang batu bara adalah pada ketidakpastian proses perizinan.