Kementerian Keuangan tengah merancang aturan bea keluar terhadap komoditas batu bara yang rencananya mulai tahun depan. Aturan ini akan turut berdampak pada kinerja emiten-emiten batu bara.

Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Eko Prayitno menilai, rencana pengenaan bea keluar batu bara merupakan bagian dari upaya holistik pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memastikan nilai tambah sumber daya alam. Karena, perseroan memahami kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah.

Menurut Eko, dampak dari kebijakan ini terhadap industri, produksi, dan operasional akan sangat bergantung pada besaran tarif, mekanisme perhitungan, serta ambang batas harga yang ditetapkan pemerintah.

“Tentunya PTBA akan terus memonitor perkembangan regulasi ini, mengelola risiko secara terukur dan berkomitmen untuk menjaga kinerja operasional dan keuangan yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi kepada penerimaan negara,” ujar Eko kepada Katadata.co.id, Senin (22/12).

Respons senada juga disampaikan Manager Corporate Communication PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Karina Novianti. Ia mengatakan, perseroan masih menunggu kepastian aturan karena hingga kini belum ada regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah.

“Hingga saat ini belum ada aturan terkait bea keluar batu bara yang diterbitkan oleh pemerintah, kami terus memonitor perkembangannya,” kata Karina.

Sedangkan Analis Pasar Modal Reydi Octa menilai rencana bea keluar batu bara berpotensi menjadi sentimen negatif bagi sektor komoditas ini. Kebijakan itu dinilai dapat menekan margin laba seiring meningkatnya biaya produksi. Laba emiten batu bara pun berisiko menurun.