Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memproduksi bensin dari batu bara dinilai sulit berjalan secara komersial tanpa bantuan subsidi atau insentif dari pemerintah.

Tingginya biaya modal dan energi pada proyek likuifaksi batu bara atau coal to liquid (CTL) menjadi tantangan utama untuk bersaing dengan bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar minyak bumi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengungkapkan produk BBM dari likuifaksi batu bara akan sulit bersaing di pasar saat harga minyak mentah sedang rendah.

"Untuk bersaing dengan BBM yang sudah ada sekarang, kalau tanpa subsidi dan jika harga crude oil sedang rendah, rasanya akan sulit. Ini tantangan terbesar karena biaya modal dan biaya energi dari proyek CTL sangat tinggi,” ungkap Bisman saat dihubungi, Selasa (22/9/2026).

“Kecuali CTL mampu menekan biaya produksi hingga mendekati harga BBM minyak bumi,” tambahnya.

Estimasi Biaya

Bisman menambahkan, dari segi keekonomian, estimasi biaya produksi BBM dari proses CTL berkisar antara US$80—US$110 per barel, meskipun ini akan bergantung pada harga bahan baku batu bara serta teknologi spesifik yang digunakan.

Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya ekstraksi minyak bumi konvensional.

Selain biaya operasional, tantangan terbesar proyek likuifaksi batu bara ada pada belanja modal atau capital expenditure (capex) yang sangat masif, lantaran pembangunan kilang komersial berskala sedang bisa menelan investasi sebesar US$4—US$8 miliar.

“Jadi kelayakan proyek CTL akan sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, rencana pengolahan batu bara menjadi bensin tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Langkah ini digagas sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan impor BBM nasional.

Dalam acara tersebut, Prabowo awalnya menjelaskan bahwa para akademisi dan profesor di dalam negeri telah berhasil mengolah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi bahan bakar.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan diterapkannya kebijakan mandatori biodiesel dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 50% (B50).

"Profesor dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan nanti kita juga akan bikin bensin dari batu bara," tutur Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal untuk kebutuhan energi nasional merupakan sebuah keniscayaan.

Dia juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menghentikan impor solar berkat penerapan program B50.

"Kita juga mulai 1 Juli [2026] lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia, kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri," kata Prabowo.

Sebagai gambaran, subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp210,1 triliun dengan outlook realisasi senilai Rp227,3 triliun. Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.

Adapun, anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 dipatok senilai Rp272,9 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang dipagu Rp227,3 triliun.