Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perekonomian Kalimantan Selatan hingga kini masih bertumpu pada komoditas mentah. Kondisi ini disorot langsung Pemerintah Provinsi sebagai titik lemah struktural yang mengganjal langkah daerah menuju target pertumbuhan ekonomi nasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor menyatakan struktur ekonomi Kalsel hari ini masih jauh dari kata ideal lantaran komoditas unggulan daerah didominasi bahan mentah yang langsung dijual tanpa diolah lebih lanjut.

"Hari ini komoditas unggulan kita masih didominasi batu bara. Tantangan ke depan adalah bagaimana kita mengembangkan hilirisasi sehingga tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah seperti dimetil eter (DME), pupuk, maupun produk turunan lainnya. Di sinilah inovasi harus hadir sebagai solusi pembangunan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2026).

Tak pelak, Kalsel akan terus berputar di lingkaran yang sama sebagai pemasok bahan baku, bukan produsen barang bernilai tinggi selama hilirisasi hanya berhenti sebagai wacana.

Ketimpangan struktur ekonomi itu, kata Ariadi, berimbas langsung pada lambannya laju pertumbuhan daerah.

Sementara arah pembangunan nasional mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1% pada 2029, realisasi Kalsel saat ini baru berkutat di angka 5,6% hingga 5,7%.

"Saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5,6 sampai 5,7 persen sehingga masih diperlukan lompatan melalui inovasi, investasi, serta transformasi ekonomi," ujarnya.

Lebih jauh, dia menegaskan inovasi daerah yang diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak boleh berhenti sebatas digitalisasi layanan atau membuat aplikasi baru.

Substansinya harus menyentuh perubahan cara berpikir aparatur dalam menuntaskan persoalan pembangunan, termasuk mendorong hilirisasi sumber daya alam.

"Saya ingin kita semua berpikir lebih luas. Inovasi bukan hanya membuat aplikasi baru atau sistem informasi baru, tetapi bagaimana memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi anggaran, menyederhanakan pelayanan, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, dia turut mendorong terbangunnya budaya perencanaan berbasis riset atau planning by research, agar setiap kebijakan pembangunan, termasuk strategi hilirisasi, memiliki dasar ilmiah yang kuat, bukan sekadar proyek seremonial yang berhenti begitu lomba usai.

"Nilai tertinggi dari sebuah inovasi adalah manfaatnya, kemudian keberlanjutannya. Jangan sampai inovasi berhenti setelah lomba selesai," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan sedikitnya satu inovasi setiap tahun.

"Kebijakan ini bukan tambahan beban administrasi, tetapi komitmen agar setiap organisasi terus belajar, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap perubahan. Saya ingin Kalsel dikenal bukan hanya memiliki banyak inovasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang benar-benar hidup, diterapkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Adapun dia menuturkan pada penyelenggaraan KIA Tahun 2026, BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan menghimpun 88 proposal inovasi yang berasal dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat umum.