Jakarta, TAMBANG – Pulau Kalimantan memiliki peran krusial sebagai lumbung energi nasional. Berdasarkan Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2024, Kalimantan memproduksi batu bara sebesar 688 juta ton, atau 82% dari total produksi nasional.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan, untuk konteks di dalam negeri, ada 40,56 persen pembangkit listrik yang masih bergantung pada batu bara, yang mana 70 persen di antaranya dipasok dari Kalimantan. Sehingga sumber energi terbesar Indonesia adalah Kalimantan.

“Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional. Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Kita buka komputer atau laptop butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” ungkap Rita saat menghadiri roadshow edisi Kalimantan yang digelar oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Selain itu, sambung Rita, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp140,460 triliun. Kontribusi tersebut setara dengan 52 persen dari total PNBP Kementerian ESDM, menegaskan pentingnya sektor ini dalam menopang ekonomi nasional.

“Jadi, mineral dan batu bara untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” beber Rita.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APBI, Priyadi mengatakan, batu bara bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membentuk peradaban baru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan.

Di tengah tekanan global, mulai dari penurunan harga hingga ketidakpastian geopolitik, industri batu bara nasional dinilai harus semakin adaptif. Priyadi menegaskan bahwa praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis harus menjadi komitmen bersama.

“Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, pihaknya mendorong setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi yang optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

“Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” pungkas Arief.