KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti terkait rencana pemerintah yang tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kewajiban penyaluran batubara dan gas bumi ke pembangkit listrik melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menyatakan, pada prinsipnya Kadin memahami tujuan pemerintah untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik lebih terjamin dari sisi volume, harga, maupun kontinuitas pasokan demi keandalan listrik nasional.

Meski demikian, Kadin mengingatkan agar desain kebijakan tersebut dibuat secara hati-hati apabila nantinya seluruh penyaluran energi diwajibkan melalui BLU. Jangan sampai tujuan untuk menyederhanakan serta menjamin pasokan justru menambah satu mata rantai baru dalam transaksi energi nasional.

"Dari sisi positif, BLU berpotensi menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan agregasi kebutuhan sehingga pasokan energi untuk pembangkit dapat direncanakan lebih baik. Pemerintah juga dapat mempunyai visibilitas yang lebih jelas mengenai kebutuhan, ketersediaan, harga dan distribusi batubara maupun gas," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (23/8/2026).

Di sisi lain, Erwin membeberkan sejumlah risiko yang patut diwaspadai, mulai dari potensi BLU menjadi single buyer yang memicu bottleneck, risiko tambahan biaya transaksi, hingga perbedaan karakteristik teknis antara batubara dan gas yang tidak bisa dipaksakan menggunakan satu mekanisme yang terlalu seragam.

Atas dasar tersebut, Erwin menekankan, penentu keberhasilan kebijakan ini diukur dari terjaminnya keamanan pasokan energi, efisiensi biaya, serta daya tarik investasi.

Ke depan, kata dia, fungsi BLU sebaiknya difokuskan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) ketimbang mengambil alih seluruh fungsi komersial yang sudah berjalan efisien.