Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema penetapan kuota yang lebih dinamis untuk alokasi biodiesel B50.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kesiapan produksi dan distribusi secara rutin dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan perkiraan total volume B50 berada pada kisaran 16 hingga 18 juta kiloliter (kl) dengan membuka peluang revisi kuota secara berkala.

"Kalau volume 16 (juta kl) kan aku sudah bilang sampai 18-an (juta kl) ya. Nanti kita dalam 6 bulan ini, saya akan kumpulkan lagi," ujar Eniya saat ditemui usai agenda Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Eniya menjelaskan bahwa skema penetapan kuota yang dinamis ini bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi badan usaha dengan kebutuhan nasional.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengubah titik serah atau sumber distribusi, skema baru ini memungkinkan penyesuaian pada akumulasi total volume tahunan.

"Produksinya bisa bertambah disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi bisa ada revisi empat kali," kata Eniya.

Ia menekankan bahwa kisaran volume 16 hingga 18 juta kl tersebut berlaku untuk akumulasi kuota secara nasional, bukan alokasi individual per perusahaan.

"Nanti kalau range konsep volume, total volume. Jadi, intinya kalau dulu revisi segmen itu total volume tidak berubah. Nah, sekarang ke depan, karena menyesuaikan juga dengan kemampuan, maka total volume itu bisa berubah," lanjutnya.

Langkah fleksibilitas ini diambil guna merespons berbagai dinamika operasional di lapangan, seperti kendala pasokan di daerah tertentu hingga antrean distribusi. Skema batas fleksibel ini diharapkan dapat menjadi jembatan transisi yang efektif sebelum target jangka panjang pada 2027 ditetapkan.

"Seperti yang sekarang kita harapkan antara 16 sampai 18 juta kiloliter. Karena kita melihat ada daerah-daerah yang kemarin supply, terus ada yang menunggu, macam-macamlah ya," pungkas Eniya.

Saat ini, Kementerian ESDM terus mendata kesiapan para produsen dan kapasitas produksi tambahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan rantai pasok B50 tetap stabil sepanjang tahun ini sekaligus mematangkan persiapan menjelang tahun depan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan alokasi biodiesel yang ditetapkan untuk tahun ini naik 12,5% menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari alokasi awal sebesar 15,64 juta kl, sebab program biodiesel B50 bakal diterapkan 1 Juli 2026.

Sebelumnya, Eniya menjelaskan alokasi B50 sebesar 17.602.168 kl bakal ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

“Untuk sektor biodiesel ini nanti per Juli, per 1 Juli akan bertambah menjadi 50%. Di sini kita memprediksi total awal untuk serapan dari B40 sampai dengan Desember, tadinya kita terbitkan 15,646.372 kl, dan ini proyeksi untuk total alokasi sampai dengan Desember nanti sedikit naik, jadi menjadi 17.602.168 kl,” kata Eniya dalam RDP di Komisi XII, Kamis (4/6/2026).

Eniya menjelaskan hingga April 2026, dari total alokasi awal sebesar 15.643.362 kl sudah terealisasi sebesar 29,51% atau sebesar 4.617.467 kl.

Dari besaran itu, 2.383.678 kl terealisasi untuk sektor public service obligation (PSO) dan 2.33.789 kl terealisasi untuk sektor non-PSO.

“Dan alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," katanya.

Adapun, Indonesia telah resmi menerapkan mandatori B50 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/7/26). Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program campuran 50% solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (biodiesel).

“Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi,” ungkap Prabowo dalam agenda peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Prabowo menambahkan bahwa program ini menjadi bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam domestiknya.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri, untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," tambahnya.