Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk 664 perusahaan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan masih terdapat permohonan persetujuan RKAB yang dalam tahap evaluasi kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan.

Tri mengatakan RKAB badan usaha yang belum disetujui masih dapat diajukan kembali usai mendapatkan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi,” kata Tri melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Selain itu, Tri mengungkapkan Ditjen Minerba telah melakukan pendampingan penyusunan RKAB untuk ratusan pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sejumlah aspek yang umumnya perlu diperbaiki adalah data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” ujar Tri.

Dia menjelaskan, dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, hingga kegiatan pasca-tambang.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kementeriannya membuka peluang untuk merelaksasi target RKAB batu bara periode 2026.

“Kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di gedung DPR, Senin (8/6/2026).

Salah satu alasan untuk mengkaji relaksasi RKAB batu bara itu, menurut Bahlil, adalah akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi fluktuasi harga komoditas global.

Sekadar catatan, kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari target RKAB 2025 sebanyak 735 juta ton.

Sedangkan kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta ton.