Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim menyanggupi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang ditengarai menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku bakal segera melaksanakan perintah yang diberikan Prabowo ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.

Meskipun belum mengungkapkan langkah yang bakal dilakukan, Tri menyatakan evaluasi bakal dilakukan oleh Ditjen Minerba dan nantinya proses pencabutan IUP bakal dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.

“Ya kita laksanakan, siap laksanakan pokoknya. Insyallah [dalam 1 pekan rampung],” kata Tri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Adapun, Prabowo menegaskan pemerintah akan mencabut IUP perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik pertambangan maupun perkebunan ilegal di areal hutan, tanpa tebang pilih ihwal siapa pemilik perusahaan tersebut.

“Jadi ada sekian ratus [IUP], Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP. Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan. Tidak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam Taklimat Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4/2026).

Bahlil yang hadir dalam acara tersebut pun berdiri untuk menyanggupi permintaan Kepala Negara.

“Evaluasi segera. Berapa Hari laporan ke saya? Dua minggu? Enak saja dua minggu. Enggak, satu minggu,” tegas Prabowo kepada Bahlil.

“Kita cabut semua IUP [yang melanggar]. Prinsip-prinsip yang enggak beres, kita cabut, harus di tangan negara dan kita bisa memperkuat institusi-institusi kita,” lanjutnya.

Adapun, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar pengelolaannya kembali memberikan manfaat bagi negara.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkapkan terdapat 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) yang terpetakan pada 2025. Tambang tersebut tersebar di 33 provinsi, terdiri atas berbagai komoditas termasuk emas, batu bara, hingga timah.

Berikut daftar PETI yang dipetakan oleh Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2025:

1. Provinsi Aceh (emas): 65 tambang ilegal

2. Provinsi Sumatra Utara (emas pasir, galian tanah): 396 tambang ilegal

3. Provinsi Sumatra Barat (emas): 4 tambang ilegal

4. Provinsi Sumatra Selatan (batu bara): 7 tambang ilegal

5. Provinsi Riau (tanah, batu bara, emas): 14 tambang ilegal

6. Provinsi Jambi (emas): 18 tambang ilegal

7. Provinsi Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 tambang ilegal

8. Provinsi Bangka Belitung (timah): 116 tambang ilegal

9. Provinsi Banten (emas, galian c): 4 tambang ilegal

10. Provinsi Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 tambang ilegal

11. Provinsi Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 tambang ilegal

12. Provinsi DIY (galian c): 3 tambang ilegal

13. Provinsi Jawa Timur (galian c, tanah uruk, batu kapur): 23 tambang ilegal

14. Provinsi Bali (batu, emas): 2 tambang ilegal

15. Provinsi Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 tambang ilegal

16. Provinsi Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 tambang ilegal

17. Provinsi Kalimantan Timur (batu bara): 57 tambang ilegal

18. Provinsi Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 tambang ilegal

19. Provinsi Kalimantan Tengah (emas): 133 tambang ilegal

20. Provinsi Kalimantan Selatan (batu bara): 230 tambang ilegal

21. Provinsi Kalimantan Utara (emas): 2 tambang ilegal

22. Provinsi Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 tambang ilegal

23. Provinsi Sulawesi Utara (emas): 11 tambang ilegal

24. Provinsi Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 tambang ilegal

25. Provinsi Sulawesi Tenggara (nikel): 6 tambang ilegal

26. Provinsi Sulawesi Barat (emas): 70 tambang ilegal

27. Provinsi Gorontalo (batu hitam): 7 tambang ilegal

28. Provinsi Maluku (emas): 2 tambang ilegal

29. Provinsi Maluku Utara (emas): 7 tambang ilegal

30. Provinsi Papua Selatan (logam/mineral): 13 tambang ilegal

31. Provinsi Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 tambang ilegal

32. Provinsi Papua Tengah (emas): 1 tambang ilegal

33. Provinsi Papua Barat Daya (emas): 5 tambang ilegal