REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan implementasi biodiesel B50 di Indonesia mulai menarik perhatian negara lain. Jepang, Malaysia, hingga sejumlah negara di Eropa disebut datang untuk mempelajari penerapan B50 yang sudah dijalankan Indonesia sejak 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pencampuran biodiesel 50 persen pada solar. Pelaksanaan B50 juga telah melalui berbagai pengujian dengan melibatkan pengguna serta produsen mesin.

"Jadi pertama kali Indonesia melakukan pengujian ini dan banyak yang mengikuti, bahkan sekarang menjadi ketertarikan negara-negara lain. Sekarang ada dari Jepang, dari Malaysia, dari Eropa datang belajar ke kami," kata Eniya dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026) lalu.

Ia menjelaskan pengujian B50 telah dilakukan pada sektor otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), alat berat pertambangan, angkutan laut, serta pembangkit listrik atau genset. Seluruh pengujian pada sektor tersebut telah selesai dilakukan. Saat ini, pengujian B50 masih berlangsung untuk sektor perkeretaapian. Pemerintah menargetkan pengujian tersebut selesai pada Desember 2026.

Menurut Eniya, pengujian B50 juga diikuti mesin-mesin bermerek dari Eropa. Hal ini menunjukkan penerapan B50 Indonesia mulai menjadi perhatian di tingkat internasional. ESDM mencatat implementasi B50 telah berjalan sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat kemandirian dan swasembada energi. Pemanfaatan bahan baku domestik melalui biodiesel dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus mendukung transisi menuju energi rendah karbon.

Dengan asumsi pemanfaatan 18 juta kiloliter biodiesel, ESDM memperkirakan B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar yang setara dengan sekitar 310 ribu barel per hari. Program tersebut juga diproyeksikan menekan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2.

Dari sisi ekonomi, implementasi B50 diperkirakan meningkatkan devisa negara hingga Rp170 triliun pada 2026. Program tersebut juga diproyeksikan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 2,1 juta orang serta meningkatkan nilai tambah CPO hingga Rp20,92 triliun.

Eniya mengatakan pemerintah masih terus memperkuat pasokan bahan baku untuk mendukung mandatori B50. Ketersediaan FAME dari badan usaha bahan bakar nabati diperkirakan mencapai 16,8 juta hingga 18 juta kiloliter pada 2026.

Hingga September 2026, ESDM mencatat total biodiesel yang telah disalurkan mencapai 10,69 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,4 juta kiloliter merupakan penyaluran B50 sejak mulai diberlakukan pada Juli. Pada sisi distribusi, sebanyak 76 dari 104 titik serah biodiesel telah menyalurkan B50. Sebanyak 28 terminal lainnya masih berada dalam masa transisi dari B40 menuju B50.

ESDM juga masih memberikan relaksasi bagi badan usaha untuk menghabiskan stok B40 hingga 30 September 2026. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung kelancaran proses peralihan menuju mandatori B50.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga (PPN) melaporkan implementasi B50 telah menjangkau 120 dari 121 Terminal BBM miliknya. Direktur Utama PPN Mars Ega Legowo Putra mengatakan satu terminal yang belum menyalurkan B50 berada di Sintang karena kendala musim kemarau yang menyebabkan penyusutan alur sungai.

Hingga 5 September 2026, sebanyak 6.050 dari 6.412 SPBU yang mendistribusikan Biosolar telah menyalurkan B50 atau mencapai 94 persen. Sebanyak 362 SPBU masih menyalurkan B40, yang sebagian besar berada di wilayah remote area karena faktor handling dan distribusi.

Mars mengatakan secara umum Pertamina tidak mengalami kendala dalam distribusi B50. Namun, disparitas harga yang cukup tinggi antara Biosolar subsidi dan produk nonsubsidi membuat permintaan terhadap Biosolar subsidi meningkat.

Di tengah perluasan penyaluran tersebut, Pertamina Patra Niaga juga terus memantau respons masyarakat terhadap B50 melalui layanan call center. Mars mengatakan hingga saat ini tidak terdapat komplain signifikan dari pengguna B50, khususnya di sektor ritel.

"Respons dari masyarakat untuk B50 secara umum, baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas, itu berjalan dengan baik," kata Dirut PPN.

Pertamina Patra Niaga juga mengidentifikasi sejumlah tantangan infrastruktur dalam menjaga kesinambungan pasokan B50. Sebanyak 17 Terminal BBM berada di alur sungai rawan pendangkalan sehingga diperlukan dukungan untuk memastikan akses distribusi BBM dan FAME tetap berjalan.