Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengeluarkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive dari perhitungan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) penambang.

Dengan begitu, nantinya penugasan DMO tak lagi memasukkan PLTU captive dan hanya memuat pembangkit batu bara yang terhubung dengan sistem kelistrikan PT PLN (Persero).

“Bukan, kalau yang jelas untuk PLTU captive itu yang untuk smelter itu [bakal] diluar DMO. Di porsi DMO-nya nanti gak kita anggap, tapi belum. Soon [kebijakannya berlaku],” kata Tri kepada awak media, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026), malam.

Dalam kesempatan sebelumnya, Tri juga memastikan PLTU captive tidak akan mendapatkan harga batu bara murah melalui skema DMO seniali US$70/metrik ton.

Tri mengungkapkan PLTU captive harus membeli batu bara dengan harga pasar, sehingga tidak termasuk dalam industri penerima harga batu bara khusus domestik atau domestic price obligation (DPO).

“Mereka kan belinya harga pasar, jadi enggak ada masalah,” kata Tri kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Dia juga memastikan pasokan batu bara untuk PLTU captive dalam kondisi aman. “Pasti, pasti [pasokan terjaga],” tutur Tri.

Sekadar informasi, lembaga riset energi Ember mencatat PLTU batu bara captive di Indonesia telah setara dengan sekitar 58% produksi listrik dari pembangkit batu bara on grid, dengan industri pengolahan logam menjadi sektor pengguna utama PLTU captive.

Adapun PLTU captive merupakan pembangkit listrik yang dibangun perusahaan untuk memasok fasilitasnya sendiri, tidak disalurkan ke jaringan listrik PT PLN (Persero).

Ember mencatat produksi listrik dari PLTU captive pada 2026 mencapai 134 terawatt hour (TWh) atau setara dengan 58% produksi listrik PLTU batu bara yang terhubung ke sistem PLN sebesar 233 TWh.

“Pembangkit ini sebagian besar berada di luar komitmen transisi energi Indonesia, setara dengan sekitar 135 Mt emisi CO₂, serta tambahan 30 TWh pembangkitan dari pembangkit batu bara captive dibandingkan dengan data Buku Panduan Statistik Energi dan Ekonomi ESDM,” tulis Ember dalam riset berjudul Indonesia’s Captive Coal Giant: Better Data to Shape Industrial Competitiveness, dipublikasikan Kamis (24/9/2026).

Ember menyatakan PLTU captive tumbuh sangat pesat didorong ledakan hilirisasi logam di Indonesia.

Think tank energi yang berbasis di Inggris itu mencatat pada 2025 industri pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 TWh listrik captive pada 2025 dengan lebih dari 94% di antaranya berasal dari PLTU batu bara.

“PLTU captive tumbuh sangat pesat didorong oleh ledakan hilirisasi logam di Indonesia, sehingga menempatkan pasokan listrik industri di pusat perencanaan nasional,” tegas Ember.

Lembaga tersebut mencatat produksi listrik captive mencapai 161 TWh pada 2025 dan memiliki selisih sekitar 12% dibandingkan dengan data Kementerian ESDM yang tercatat dalam Buku Panduan Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia (HESSI) 2025.

Di sisi lain, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) meramal Indonesia harus membangun PLTU batu bara captive dengan kapasitas total 8 GW untuk memasok listrik kebutuhan smelter alumina dan aluminium, termasuk milik investor China yang sedang getol berekspansi ke Tanah Air.

CREA mencatat ekspansi smelter aluminium di Indonesia didominasi oleh investor asal China, di mana sekitar 75% dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Negeri Panda.

CREA mencatat saat ini hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium.

Nantinya, kapasitas PLTU captive diprediksi bertambah 8 GW untuk menyokong listrik 32 proyek industri aluminium di provinsi kaya bauksit dan pusat industri di luar Jawa.

"Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan  ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan,” kata Analis CREA Katherine Hasan dalam riset berjudul Indonesia Aluminium Downstream: Following Nickel Into a Captive Coal Boom.

Saat ini, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton (mt) per tahun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan atau DMO kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebesar kurang lebih 190 juta mt.

Bahkan, Kementerian ESDM telah menambah penugasan DMO untuk memenuhi stok batu bara kualitas sedang pembangkit PLN dan swasta, sehingga totalnya menjadi 212 juta mt.