Bisnis.com
Tayang pada
Cina Tolak Ubah Klausul Kontrak Batu Bara, RI Terancam Kehilangan Pasar
Bisnis.com, JAKARTA — Eksportir batu bara Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar di Cina apabila ketidakpastian pasokan akibat perubahan kebijakan pemerintah terus berulang.
Importir batu bara Cina dikabarkan menolak usulan eksportir Indonesia untuk memasukkan klausul pembebasan kewajiban pengiriman (waiver clause) dalam kontrak pasokan baru. Klausul tersebut memungkinkan eksportir terbebas dari kewajiban memenuhi volume pengiriman apabila pemerintah membatasi produksi atau kuota ekspor batu bara.
Senior Analyst Energy Shift Institute Idham Fachri mengatakan penolakan importir Cina mencerminkan upaya pembeli menjaga kepastian pasokan dan menghindari risiko regulasi (regulatory risk).
Bagi pembeli batu bara, terutama perusahaan pembangkit listrik dan industri, kontinuitas pasokan merupakan faktor krusial untuk menjaga keberlangsungan operasional.
"Namun, jika ketidakpastian ini terus berulang, dalam jangka panjang dapat menggerus persepsi terhadap reliability Indonesia sebagai pemasok dan mendorong buyer mencari sumber alternatif," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).
Idham menilai risiko pergeseran pembelian tersebut bukan sekadar potensi. Sejumlah indikator perdagangan batu bara Cina sepanjang Januari—September 2026 menunjukkan perubahan pola impor dari Indonesia ke negara pemasok lainnya.
Pada periode tersebut, total impor batu bara Cina meningkat sekitar 2,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, impor dari Indonesia justru turun sekitar 5,5%.
Sebaliknya, impor batu bara Cina dari Australia meningkat 4,9%, sedangkan pasokan dari Mongolia melonjak sekitar 40%.
Menurut Idham, perubahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Faktor lain, seperti logistik, kualitas batu bara, dan harga, juga memengaruhi keputusan pembelian importir.
Meski demikian, apabila gangguan pasokan dari Indonesia terus berlanjut, eksportir dalam negeri menghadapi risiko kehilangan volume penjualan sekaligus pangsa pasar di Cina.
"Risikonya adalah kehilangan volume dan market share serta posisi Indonesia sebagai reliable supplier," katanya.
Lebih lanjut, Idham menjelaskan usulan waiver clause tidak terlepas dari meningkatnya risiko regulasi yang dihadapi eksportir batu bara Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian pengiriman kepada pembeli internasional.
Pemerintah memang telah menaikkan kembali kuota produksi batu bara 2026 dari sekitar 600 juta ton menjadi sekitar 700 juta ton melalui revisi RKAB. Namun, kenaikan kuota tersebut tidak serta-merta menjamin peningkatan volume penjualan maupun pengiriman batu bara ke pasar ekspor.
Realisasi produksi dan pengiriman juga bergantung pada kesiapan operasional serta kondisi logistik. Salah satu kendala yang terjadi tahun ini adalah rendahnya muka air sungai di Kalimantan yang menghambat aktivitas pengangkutan batu bara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian pasokan tidak hanya ditentukan oleh besaran kuota produksi yang diberikan pemerintah, tetapi juga kemampuan eksportir memenuhi komitmen pengiriman sesuai kontrak.
Di sisi lain, penolakan importir Cina terhadap waiver clause berpotensi menambah tantangan bagi eksportir Indonesia dalam merundingkan kontrak pasokan baru. Bagi pembeli, klausul tersebut dapat mengurangi kepastian pemenuhan volume yang telah disepakati apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.
Sumber:
Artikel Lainnya
Liputan 6
Tayang pada
1,76 Juta Metrik Ton Batu Bara Disebar ke 4 PLTU Jaga Listrik di Jawa Tak Padam
Bisnis Indonesia
Tayang pada
10 dari 190 Izin Tambang yang Dibekukan Sudah Bayar Jaminan Reklamasi
Bisnis Indonesia
Tayang pada
10 Emiten Batu Bara dengan Laba Paling Jumbo Semester I/2026, AADI & BYAN Teratas
IDX Channel.com
Tayang pada
10 Emiten Batu Bara Paling Cuan di 2024, Siapa Saja?
METRO
Tayang pada