Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah memastikan rencana ekspor listrik ke negara tetangga tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah memilih untuk berfokus memenuhi lonjakan kebutuhan energi bersih di dalam negeri terlebih dahulu sebelum membuka keran ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebutuhan pasokan listrik domestik saat ini masih sangat besar dan harus diprioritaskan.

“Indonesia sendiri masih butuh listrik. Kita masih butuhkan listrik banyak di negara kita, jadi mungkin belum dalam waktu dekat ya, tapi semuanya akan kita kaji lagi, kita hitung-hitung betul-betul,” tutur Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Bahlil menjelaskan salah satu pendorong tingginya konsumsi energi nasional datang dari pesatnya perkembangan pusat data (data center). Sektor komputasi intensif tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan daya hingga 20 gigawatt (GW).

Oleh karena itu, ia menilai pasar dalam negeri sudah sangat potensial untuk menyerap produksi listrik nasional tanpa harus terburu-buru menjualnya ke luar negeri.

Ia menggarisbawahi bahwa penundaan ekspor ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di dalam negeri.

“Saya tetap akan memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu baru kita ekspor. Ini sesuai perintah Pasal 33 UUD 1945,” kata Bahlil.

Terkait dengan rencana kerja sama ekspor ke sejumlah negara tetangga, Kementerian ESDM menyatakan masih terus melakukan evaluasi mendalam. Pemerintah tidak ingin kebijakan ekspor justru mengganggu ketahanan energi nasional yang sedang ditata kembali.

Bahlil menambahkan bahwa kajian komprehensif tersebut mencakup perhitungan kebutuhan riil nasional dan kesiapan infrastruktur sebelum mengambil keputusan final.

“Tapi semuanya akan kita kaji lagi, kita hitung-hitung betul-betul,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia masih mematangkan regulasi terkait harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Langkah ini diambil guna memastikan kerja sama energi tersebut memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak (win-win solution). Bahlil mengungkapkan bahwa proses negosiasi tarif saat ini masih berjalan dinamis.

Mengingat kewenangan penentuan tarif berada di tangan pemerintah, Indonesia berkomitmen untuk tidak terburu-buru menyepakati angka sebelum mencapai titik keseimbangan yang saling menguntungkan.

“Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kan kita masih negosiasi tentang harga. Dan regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita pengen ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Saat ditegaskan mengenai status kesepakatan harga saat ini, Bahlil secara blak-blakan mengakui bahwa nilai komersial yang ada di meja perundingan belum ideal bagi kepentingan nasional.

“Belum win-win. Saya merasa belum win-win kalau sekarang harganya,” tuturnya tegas.

Meski demikian, Bahlil optimistis bahwa kebuntuan harga ini akan segera terurai dalam waktu dekat melalui pembahasan yang intensif.

“Tinggal di titik itu saja. Tapi saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu kok. Kita pengen semuanya harus punya manfaat yang win-win-lah untuk kedua belah pihak,” tambah Bahlil.

Adapun, proyek ekspor listrik ini merupakan bagian dari komitmen besar yang telah dijajaki sejak tahun lalu.

Saat itu, Bahlil menjelaskan ekspor listrik bersih tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke dalam satu kesatuan paket Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Singapura.

Secara total, terdapat tiga poin besar yang disepakati dalam kerja sama bilateral tersebut. Selain pengiriman listrik ramah lingkungan, kerja sama juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung di dalam negeri.

“Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau. Yang kedua adalah kawasan industri hijau. Yang ketiga adalah untuk storage CCS [Carbon Capture and Storage]-nya. Dan itu kan merupakan satu kesatuan yang kita tanda tangani di tahun kemarin,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai rencana pembangunan pabrik panel surya (solar panel) di Batam serta kesiapan infrastruktur pembangkit dan transmisi bawah lautnya, Bahlil masih enggan memerinci lebih jauh. Namun, ia memastikan seluruh ekosistem tersebut akan digarap secara terintegrasi.

“Solar panel, ya. Akan diarahkan ke sana, akan ada kerja sama ya,” pungkas Bahlil.

Untuk diketahui, pada pertengahan 2025, Indonesia bersama Singapura telah menjajaki kerja sama bidang energi terbarukan dengan nilai investasi mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp815 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS).

Kerja sama itu termaktub dalam MoU antara Bahlil dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng.

Potensi kerja sama kedua negara itu meliputi Zona Industri Berkelanjutan; Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan Kerja Sama dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.

Bahlil mengatakan Singapura bakal membangun kawasan industri hijau bersama di Kepulauan Riau yakni Batam, Bintan, Karimun dengan nilai investasi di atas US$10 miliar.

“Ini adalah bagian kerja sama yang baik, yang saling menguntungkan. Apalagi dunia sekarang mendorong untuk produk-produknya itu semua harus memakai energi yang bersih,” kata Bahlil di sela penandatanganan kerja sama dengan Singapura di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Bahlil menegaskan Indonesia akan mengizinkan perdagangan listrik hijau jika Singapura juga memberikan kontribusi berupa pengembangan hilirisasi industri panel surya di Indonesia.

Adapun kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 GW. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan membutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah membuka diri untuk menerima program dan kerja sama terhadap carbon capture, and storage (CCS).

(smr/ros)