TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan untuk menerapkan bea keluar terhadap batu bara masih belum final. Ia mengatakan kebijakan ini akan diterapkan jika harga batu bara sudah membaik.

“Jangan sampai pemerintah memberatkan pengusaha saat harga batu bara masih rendah. Tapi ketika harga sudah tinggi dan pengusaha untung besar, ya, wajar dong negara mendapatkan bagiannya,” kata Bahlil saat ditemui di kompleks kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

Ia mengatakan rencana penerapan bea keluar ini juga sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan. “Kami sedang siapkan kebijakan teknisnya,” kata dia. Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Sejumlah pengusaha saat ini masih mengeluhkan rendahnya harga batu bara di dalam negeri. Tantangan laini juga datang dari menurunnya permintaan batu bara dari dua pasar utama ekspor, Cina dan India.

Adapun harga batu bara acuan (HBA) periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$ 107,35 per ton atau sekitar Rp 1,74 juta. Nilai ini naik 8,86 persen atau US$ 8,74 dibandingkan HBA periode kedua Juni 2025 yang tercatat US$ 98,61 per ton. Secara tahunan (year-on-year), HBA Juli 2025 turun signifikan sebesar 17,70 persen dari HBA Juli 2024 yang mencapai US$ 130,44 per ton.

Kementerian ESDM mencatat hingga Juni 2025, ekspor batu bara Indonesia anjlok 11 juta ton dibanding tahun lalu. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Harjun menyebutkan pada kuartal pertama tahun lalu ekspor batu bara menyentuh angka 171 juta ton. Namun kini volumenya menurun menjadi sekitar 160 juta ton. Dia mengatakan penurunan ini bukan semata-mata karena faktor harga, melainkan dipengaruhi oleh melambatnya permintaan dari negara mitra utama seperti Cina dan India.

“Mesin produksi di Cina dan India sekarang memang sedang melambat. Memang ada penurunan,” ujar Surya dalam diskusi terpumpun yang diselenggarakan Investortrust, dikutip dari siaran langsung, Jumat, 30 Mei 2025.

Wacana pengenaan bea keluar komoditas batu bara muncul dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Selain batu bara, rencana serupa juga menyasar komoditas emas.

Kementerian Keuang bakal berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang rencana tersebut. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan diskusi soal pengenaan bea keluar masih terus berjalan.

“Itu sedang dibahas. Tentunya kami akan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM,” ucapnya saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa, 8 Juli 2025.

Febrio menjelaskan ide itu muncul saat rapat panitia kerja pembahasan asumsi makro dan RAPBN tahun 2026. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR telah membentuk panja untuk memutuskan indikator dan target dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) dan RAPBN 2026.

Pengenaan bea keluar emas dan batu bara disebut di tengah rapat kerja antara Komisi XI DPR dan pemerintah Senin, 7 Juli 2025. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan pengenaan tersebut sebagai strategi pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara. “Perluasan basis penerimaan bea keluar di antaranya terhadap produk emas dan produk batu bara. Pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, emas dan batu bara tidak tercatat sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar.