KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten batubara angkat bicara merespons isu dugaan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara tahun 2026 yang ramai beredar di publik.

Namun, sejumlah perusahaan tambang batubara memilih bersikap hati-hati dan menunggu keputusan resmi pemerintah.

Corporate Secretary & Chief Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (AADI) Ray Saputra mengungkapkan, pihaknya belum dapat memberikan komentar terkait isu tersebut lantaran pemerintah masih melakukan evaluasi.

“Kami belum bisa memberikan komentar dikarenakan Pemerintah masih melakukan evaluasi,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (3/2/2026).

Sikap serupa disampaikan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Direktur ITMG Yulius Kurniawan Gozali menyebutkan bahwa angka RKAB masih perlu dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.

“Untuk angka RKAB masih perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan banyak pihak terkait. Jadi sementara saya belum bisa berkomentar banyak,” katanya kepada Kontan, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, Head of Corporate Communications Bumi Resources Tbk (BUMI) Ricco Surya juga menegaskan, pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah.

“Kita tunggu info resmi dari ESDM ya. Kita ikuti alur satu pintu saja ya,” ujarnya singkat kepada Kontan, Selasa (3/2/2026).

Sebelumnya, sumber Kontan menyebutkan beredarnya data yang menunjukkan dugaan pemangkasan RKAB 2026 secara tidak merata di sejumlah perusahaan batubara.

Dalam data tersebut, PT Asmin Bara Bronang (ABB) yang terafiliasi PT United Tractors Tbk (UNTR) disebut mengalami penurunan RKAB dari 7,5 juta ton menjadi 4 juta ton atau turun 47%. Sementara itu, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) milik PT TBS Energy Utama Tbk (TOBA) tercatat turun 56% menjadi 0,88 juta ton.

Sebaliknya, sejumlah produsen besar disebut tidak mengalami perubahan RKAB, antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kondisi ini memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda antarperusahaan dalam penetapan kuota produksi.

Data yang sama juga menyebut pemangkasan cukup dalam pada emiten besar lainnya. PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dikabarkan mengalami penurunan RKAB hingga 53% menjadi 38 juta ton.

Sementara, PT Borneo Indobara (BIB), anak usaha PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), disebut turun hingga 80% menjadi 11 juta ton.

Selain itu, sejumlah entitas ITMG seperti PT Bharinto Ekatama, PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, dan PT Nusa Persada Resources juga tercatat mengalami penurunan RKAB dengan kisaran 29% hingga 90%.

Tak hanya itu, data tersebut juga mencantumkan pemangkasan RKAB pada tambang menengah dan kecil dengan rata-rata penurunan di atas 40%, termasuk PT Antang Gunung Meratus, PT Inti Bara Perdana (IATA-MNC Energy), PT Insani Bara Perkasa, serta PT MIP dan PT MME.

Kementerian ESDM Membantah

Namun demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar tersebut dan menegaskan hingga kini belum menerbitkan persetujuan RKAB batubara untuk tahun 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Tri Winarno mengatakan belum ada keputusan resmi terkait RKAB tahun depan.

“Sampai saat ini Kementerian ESDM belum mengeluarkan RKAB. Jadi kalau misalnya berita-berita dan lain sebagainya, ya gitulah [belum bisa dipastikan kebenarannya],” ujar Tri ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Tri juga mengakui pihaknya menerima data yang beredar di publik, namun menegaskan data tersebut bukan merupakan keputusan resmi pemerintah.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir persetujuan RKAB kerap lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi. Sebagai contoh, pada 2025 persetujuan RKAB batubara mencapai sekitar 1,2 miliar ton, sementara realisasi produksinya berada di kisaran 800 juta ton.