Bloomberg Technoz, Jakarta - Mandatori biodiesel B50 telah diluncurkan pada 9 Juli 2026 lalu. EBC Financial Group turut menyoroti lima tantangan penerapan B50 di Indonesia. Faktor-faktor yang mencakup pasokan, pengiriman, impor solar, kinerja armada, dan pendanaan, menjadi indikator apakah implementasi B50 di Indonesia berjalan andal di seluruh negeri.

Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman menyinggung beberapa hal yang justru perlu diperhatikan dan krusial dalam penerapan biodiesel B50 tersebut.

"Persentase campuran adalah hal yang mungkin paling disorot oleh publik, tetapi pertanyaan yang akan menentukan hasil akhirnya baru akan muncul setelah peluncuran, seperti apakah bahan bakar ini menjangkau pengguna dengan andal, apakah performanya baik dalam operasi sehari-hari, dan apakah harganya tetap terjangkau seiring dengan fluktuasi harga minyak dan kelapa sawit," bebernya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).

Implementasi B50 ini dimulai dengan pengujian teknis yang telah rampung. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pengujian tersebut mencakup mobil, kapal laut, alat pertanian, peralatan tambang, kereta api, dan pembangkit listrik. Bahan bakar tersebut disebut telah memenuhi spesifikasi pemerintah maupun standar pabrikan.

Meski demikian, Sana mengungkap bahwa bagaimana performa B50 dalam penggunaan sehari-hari, melintasi berbagai wilayah dan beban kerja yang berat, mungkin akan berbeda dengan kondisi saat pengujian yang terkendali.

Berikut lima tantangan implementasi B50 menurut EBC Financial Group.

1. Pasokan di Seluruh Terminal dan Wilayah

Pendistribusian dimulai melalui 29 dari 126 terminal bahan bakar Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa angka tersebut akan meningkat secara bertahap selama masa transisi, di mana sisa stok B40 masih diizinkan untuk dijual hingga 30 September 2026.

Karena mandat nasional ini hanya berlaku di lokasi tempat B50 benar-benar dijual, penyebaran awal ini menentukan apakah pengguna solar di sektor transportasi, pertanian, pertambangan, perkapalan, kereta api, dan pembangkit listrik sudah bisa mengaksesnya.

Tolok ukur yang berguna untuk diperhatikan meliputi: berapa banyak terminal yang menyediakan B50 dan berapa persentasenya, ketersediaan berdasarkan provinsi atau kepulauan, persentase solar yang dijual sebagai B50 dibandingkan B40, serta ada tidaknya celah atau kelangkaan pasokan.

2. Pengiriman Biodiesel Dibandingkan dengan Alokasi

Indonesia mengalokasikan 15,64 juta kiloliter biodiesel untuk program B40 pada tahun 2026, sementara B50 membutuhkan sekitar 16,7 juta hingga 18 juta kiloliter biodiesel berbasis sawit untuk pencampuran. Alokasi adalah jumlah yang direncanakan oleh program; sedangkan volume pengiriman adalah jumlah yang nyata diterima distributor. Keduanya tidak selalu sejalan.

Alokasi resmi, produksi bulanan, volume kontrak, pengiriman fisik, dan persentase rencana yang berhasil dikirimkan dapat menunjukkan jarak antara rencana dan realita. Campuran yang setinggi ini sangat bergantung pada kemampuan produsen untuk mengimbanginya, sehingga angka pengiriman akan menjadi tanda paling jelas apakah pasokan domestik mampu memenuhi mandat tersebut.

3. Pengurangan Impor Solar

Memangkas impor solar adalah salah satu alasan utama program B50 diadakan, sehingga data impor menjadi indikator yang paling dekat dengan tujuan awal program ini. Data Kementerian ESDM memproyeksikan bahwa campuran yang lebih tinggi ini dapat memangkas tagihan impor sekitar Rp170 triliun pada tahun 2026, dibandingkan dengan sekitar Rp133 triliun pada program B40.

Volume impor solar bulanan, nilai impor, permintaan solar domestik, hasil kilang, dan porsi permintaan yang dipenuhi oleh impor paling baik dianalisis secara bersamaan. Hal ini dikarenakan salah satu dari faktor tersebut bisa saja berubah karena alasan yang tidak terkait langsung dengan B50, seperti pergeseran permintaan industri atau cadangan stok bahan bakar.

4. Kinerja dan Keandalan Armada

B50 diperkirakan akan secara dominan diserap oleh pengguna kelas berat (heavy-duty) seperti bus angkutan umum, truk, alat berat, mesin pertanian, kapal, dan pembangkit listrik tenaga diesel—cakupan sektor yang sama dengan yang telah diuji oleh Kementerian ESDM.

Campuran minyak sawit yang lebih tinggi dapat memiliki perilaku berbeda di dalam mesin dibandingkan campuran yang lebih rendah, sehingga operator dan pabrikan dipastikan akan memantau kinerja hariannya dengan saksama.

Tanda-tanda yang patut dipantau adalah tingkat konsumsi bahan bakar per kilometer atau per jam operasi, frekuensi perawatan, penggantian filter bahan bakar, waktu henti alat (downtime), keandalan saat mesin dihidupkan, serta pemeriksaan kualitas bahan bakar dibandingkan dengan B40.

5. Pendanaan Seiring Fluktuasi Harga Minyak dan Kelapa Sawit

Biodiesel sawit sering kali harganya lebih mahal dari solar biasa, dan stabilitas program ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menutupi selisih harga tersebut. Hal ini dilakukan menggunakan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, yang dibayarkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kesenjangan harga ini bisa berubah secara drastis, misalnya harga kelapa sawit yang mencapai lebih dari US$260 per ton di atas solar pada Juni 2026. Angka-angka yang perlu diawasi secara ketat adalah selisih harga itu sendiri, pendanaan yang dibutuhkan per liter, kebutuhan dana bulanan, perolehan pungutan, dan seberapa besar dana cadangan yang masih dimiliki BPDPKS.

"Pemerintah bisa saja menetapkan campuran di angka 50% dalam waktu semalam, tetapi memindahkan biodiesel dalam volume sebesar itu melalui berbagai terminal, menjaga agar mesin-mesin tetap dapat menyala dengan bahan bakar tersebut, dan mendanai selisih harganya mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa dibuktikan. Kesenjangan antara kebijakan dan realita sehari-hari adalah titik di mana hasil akhirnya akan terlihat jelas, dan hal itu hanya bisa dibaca melalui angka-angka seiring berjalannya waktu," tukas Sana.