In its push for net-zero emissions by 2050, the Indonesian government has announced plans to construct at least 20 nuclear power plants, with the first project expected to be awarded to US nuclear developer ThorCon. The plant will be located on Kelasa Island in Bangka Belitung province and is slated to deliver a prototype reactor by 2028.

Indonesia pushes for low-carbon nuclear energy

Given the limited potential for renewable energy in Indonesia's base-load capacity, nuclear energy is seen as a viable solution to meet the country's substantial low-carbon energy demand. ThorCon's nuclear facility will utilize a Thorium Molten Salt Reactor (TMSR), expected to provide 500 MW of low-carbon electricity.

Bob Effendi, Chief Operating Officer of ThorCon’s Indonesian subsidiary, mentioned that West Kalimantan is also a potential site for the plant. However, Bangka Belitung was chosen due to its rich tin resources, as thorium is a byproduct of the tin production process.

" For the electronics industry, rare earth elements are not new, but [their potential] has yet to be realized for the economy in this region," Effendi noted.

The construction of a nuclear power plant is a costly endeavor, with ThorCon estimating a total investment of $1.06 billion for the new facility. The prototype reactor will be built by South Korea and delivered by sea to Indonesia.

Clear nuclear power demand attracts countries to invest

Prior to this, Indonesia's Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated in an investment coordination meeting on Dec. 12 that state-owned electricity company PLN has already partnered with American and Japanese companies to develop small modular reactors (SMRs) with a capacity of less than 300 MW in Indonesia.

In the next 15 years, Indonesia aims to increase its electricity supply by 100 GW, with renewable energy accounting for 75% and nuclear power making up 5%. Due to this clear demand, several countries, including South Korea, Russia, France, and China, have expressed interest in collaborating with Indonesia on nuclear power development.

Micro or small modular nuclear reactors hold the potential to address the issue of insufficient low-carbon energy supply. However, Dinita Setyawati, Southeast Asia electricity policy analyst at the UK energy think tank Ember, cautioned that relying solely on small nuclear reactors will not be sufficient to shift the country’s energy structure dominated by fossil fuels. Deploying wind, solar, and other renewable energy sources is still necessary to reverse the current situation.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sedang menyusun revisi aturan terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA), yang diperkirakan akan berlaku mulai Januari 2025. Belakangan ramai desas-desus bahwa revisi ini mencakup kewajiban eksportir untuk menempatkan lebih banyak DHE SDA di sistem keuangan domestik, dari sebelumnya minimal 30% menjadi 50%, dengan durasi penempatan yang lebih panjang, yakni dari tiga bulan menjadi enam bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, aturan ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan domestik dan cadangan devisa negara, sekaligus menstabilkan perekonomian.

Namun, sejumlah pihak di industri pertambangan menilai kebijakan ini bisa memberikan tekanan tambahan terhadap likuiditas perusahaan tambang, terutama di tengah harga komoditas yang saat ini sedang melemah dan meningkatnya biaya operasional.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, pengusaha tambang pada dasarnya akan mematuhi aturan yang berlaku, tetapi pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan operasional perusahaan tambang.

“Likuiditas perusahaan tambang berpotensi tertekan dengan penempatan dana dalam jumlah besar dan waktu yang lebih lama,” kata Gita kepada Kontan, Minggu (22/12).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, aturan ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan domestik dan cadangan devisa negara, sekaligus menstabilkan perekonomian.

Namun, sejumlah pihak di industri pertambangan menilai kebijakan ini bisa memberikan tekanan tambahan terhadap likuiditas perusahaan tambang, terutama di tengah harga komoditas yang saat ini sedang melemah dan meningkatnya biaya operasional.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, pengusaha tambang pada dasarnya akan mematuhi aturan yang berlaku, tetapi pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan operasional perusahaan tambang. “Likuiditas perusahaan tambang berpotensi tertekan dengan penempatan dana dalam jumlah besar dan waktu yang lebih lama,” kata Gita kepada Kontan, Minggu (22/12).

Selain itu, Gita menyebut beban ini juga bisa mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi baru pada barang modal, yang sebenarnya sangat penting untuk menopang kinerja perusahaan dan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional. Menurut Gita, kebijakan tersebut juga berisiko memperberat beban perusahaan tambang skala menengah ke bawah, yang mungkin tidak memiliki fleksibilitas keuangan sebesar perusahaan besar. 

“Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait potensi kesulitan likuiditas yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah,” tambahnya. Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Pertambangan PII) Rizal Kasli mengungkapkan, revisi aturan DHE SDA ini membawa konsekuensi besar bagi industri tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok revisi aturam terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Diperkirakan aturan yang mewajibkan pelaku usaha SDA untuk menempatkan sebagian DHE di dalam negeri ini, rampung disusun pada Januari 2025. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (20/12/2024). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat dari kementerian terkait.

"Kita masih mempersiapkan regulasinya. Time frame-nya mungkin sekitar sebulan dari sekarang," ujar Airlangga saat ditemui seusai rapat.

Adapun regulasi terkait DHE SDA yang tengah dievaluasi secara menyeluruh berupa PP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Evaluasi dan revisi kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam pencatatan nilai hasil ekspor yang berlangsung. Selain itu juga bertujuan untuk memperbesar cadangan devisa pemerintah dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun Airlangga enggan membocorkan apa saja isi dari revisi aturan DHE SDA yang baru lantaran masih belum final.

Yang jelas, di dalam aturan itu akan memuat aturan terkait jangka waktu penyimpanan DHE dan porsi penempatan DHE ke rekening khusus (reksus). "Porsinya juga nanti akan kita umumkan," imbuhnya. Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku saat ini, yakni PP Nomor 36 2023, pengusaha yang melakukan ekspor komoditas SDA dengan nilai minimal 250.000 dollar AS, wajib menempatkan 30 persen DHE ke reksus dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Selain Indonesiam aturan penyimpanan DHE di dalam negeri juga telah diterapkan di Malaysia, Filipina, hingga Turki. Negara-negara yang telah menerapkan aturan serupa bahkan dinilai memberlakukan ketentuan yang lebih ketat.

Misal di Malaysia, Airlangga menyebutkan, batas minimal penyimpanan DHE di Negeri Jiran adalah lebih dari 3 bulan. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mengubah 75 persen DHE ke dalam mata uang ringgit. Kemudian di Thailand, kewajiban simpan DHE diberlakukan kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor dengan nilai minimal 200.000 dollar AS. Batas minimal pengenaan ketentuan wajib simpan DHE itu lebih rendah 50.000 dollar AS dari Indonesia. Selanjutnya di Vietnam, DHE harus ditempatkan ke lemabga kredit berlisensi Vietnam. Nilai devisa yang harus ditempatkan bahkan mencapai 100 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga batu bara acuan dunia kembali merana sepanjang pekan ini dan belum ada tanda-tanda pembangkitan lebih lanjut meski permintaan batu bara dunia diperkirakan mencapai rekor baru pada 2024.

Berdasarkan data dari Refinitiv pada pekan ini, harga batu bara Newcastle untuk kontrak Januari 2025 ambruk 2,64% secara point-to-point (ptp). Pada perdagangan Jumat (20/12/2024) akhir pekan ini, harga batu bara kembali melemah 0,35% ke US$ 127,3 per ton.

Diketahui, merananya harga batu bara sudah terjadi selama delapan minggu beruntun. Bahkan dalam empat minggu terakhir, koreksinya makin membesar yakni berkisar 2%-3%. Merananya kembali batu bara terjadi meski permintaan batu bara dunia diperkirakan mencapai rekor baru pada 2024.

Penggunaan batu bara dunia diperkirakan akan mencapai rekor baru sebesar 8,7 miliar ton pada 2023 dan tetap berada di level hampir rekor selama beberapa tahun mendatang akibat krisis gas global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina menyebabkan kenaikan harga gas global, produksi, perdagangan, dan pembangkit listrik dari batu bara mencapai rekor tertinggi. IEA melaporkan bahwa pemulihan batu bara setelah penurunan selama pandemi Covid-19 membuat konsumsi bahan bakar fosil ini diproyeksikan mencapai puncak baru sebesar 8,77 miliar ton pada akhir 2023 dan dapat bertahan di level hampir rekor hingga tahun 2027. Permintaan batu bara dari China untuk pembangkit listrik jadi salah satu faktor meningkatnya permintaan batu bara, di mana konsumsinya 30% lebih banyak bahan bakar ini dibandingkan seluruh dunia.

Sementara di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pembangkit listrik berbasis batu bara telah melewati masa puncaknya, menurut IEA, dengan perkiraan penurunan sebesar 5?n 12% secara berturut-turut tahun ini. Di Inggris, penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik telah berakhir setelah pembangkit terakhir di Ratcliffe-on-Soar, Nottinghamshire, menghasilkan megawatt terakhirnya pada bulan September, lebih awal dari tenggat waktu pemerintah pada tahun 2024. Permintaan batu bara di China diperkirakan akan tumbuh 1% pada tahun 2024 menjadi 4,9 miliar ton, yang merupakan rekor baru lainnya, menurut IEA. Sementara itu, India diproyeksikan mengalami pertumbuhan permintaan lebih dari 5% menjadi 1,3 miliar ton, level yang sebelumnya hanya dicapai oleh China.

Keisuke Sadamori, Direktur Pasar Energi dan Keamanan IEA, mengatakan: "Penerapan teknologi energi bersih yang cepat sedang membentuk kembali sektor listrik global, yang menyumbang dua pertiga dari penggunaan batu bara dunia. Akibatnya, model kami menunjukkan permintaan global untuk batu bara akan mendatar hingga 2027 meskipun konsumsi listrik meningkat tajam."

IEA mencatat bahwa ledakan energi terbarukan yang diproyeksikan selama beberapa tahun mendatang diharapkan dapat menahan penggunaan batu bara hingga tiga tahun ke depan, meskipun permintaan listrik di negara-negara berkembang diperkirakan akan melonjak, sebelum akhirnya permintaan batu bara mulai menurun pada akhir dekade ini.

Namun, ia menambahkan bahwa faktor cuaca - terutama di China sebagai konsumen batu bara terbesar dunia - akan sangat memengaruhi tren jangka pendek permintaan batu bara. Kecepatan pertumbuhan permintaan listrik juga akan menjadi faktor penting dalam jangka menengah.