Coaltrans Asia 2024 kembali diadakan di Nusa Dua Bali (9/9) dengan dukungan penuh dari Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) sebagai co-host. Tahun ini ketahanan dan transisi energi masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan. 

Selain itu acara semakin meriah dengan menghadirkan dua pejabat penting dari pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan sambutan kunci terkait sektor batubara dan energi.

Dalam sambutannya, Luhut menyoroti pentingnya komoditas batu bara dan mineral nikel dalam perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia juga merupakan produsen terbesar dari kedua komoditas tersebut.

Berdasarkan data yang dia sampaikan menunjukkan bahwa 80?ri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari sektor mineral dan batu bara, dengan batu bara menyumbang bagian yang signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun menilai batu bara masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian RI. Sebab sebagai salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Bahlil menyebut dalam kondisi ekonomi global yang belum menentu seperti sekarang ini, di mana beberapa negara mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, banyak negara akan berpikir kreatif. Khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, hal ini harus dilakukan tanpa mengesampingkan konsensus global, terutama terkait isu-isu besar seperti perubahan iklim dan target Net Zero Emission (NZE).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Luhut dan Bahlil, Priyadi selaku Ketua Umum APBI-ICMA dalam sambutannya menyadari keharusan global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil didorong oleh tujuan pencapaian target net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta langsung menghilangkan peran dari komoditas emas hitam tersebut.

"Meskipun tantangan saat ini signifikan, itu tidak berarti industri pertambangan batu bara akan dihilangkan. Batu bara tetap ada," ungkapnya dalam acara Coaltrans Asia 2024, di Nusa Dua, Bali, Senin (9/9).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) melalui Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) "tekMIRA" menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Briket Batubara, Gasifier Mini, dan Pembakar Siklon untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Provinsi Sumatera Selatan.  Agenda ini untuk memperkuat hilirisasi batubara melalui peningkatan pemahaman teknis dan penguasaan teknologi hilirisasi.

Selain itu, terselenggaranya kegiatan ini juga untuk membuka peluang kerjasama antara BBPMB "tekMIRA" dengan badan usaha tambang dan instansi lainnya dalam pengembangan dan implementasi teknologi briket batubara, gasifier mini dan pembakar siklon di masa mendatang.

Amarudin, Ketua Bidang Sustainability & Good Mining Practice APBI-ICMA menyampaikan sambutan dan mengapresiasi inisiatif kementerian dan menegaskan pentingnya acara tersebut sebagai upaya kontribusi sektor pertambangan batubara dalam membangun Sumatera Selatan. "Kami berharap kegiatan ini menjadi ajang diskusi, pertukaran informasi, dan melahirkan gagasan baru dalam pengelolaan batubara yang berprinsip pada tata kelola tambang yang baik," ujar Amarudin.

Pentingnya pengembangan teknologi dalam rangka optimalisasi cadangan batubara Indonesia yang mencapai 35,05 miliar ton, terutama di Sumatera Selatan yang memiliki 8,54 miliar ton cadangan. Amarudin menjelaskan "dengan potensi besar ini, tanggung jawab kita adalah mengoptimalkan pemanfaatan batubara melalui teknologi yang terus berkembang, serta mempersiapkan daerah untuk mendukung transisi energi dan mencapai target emisi nol pada tahun 2060," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan Good Mining Practice, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, harus menjadi landasan utama dalam aktivitas pertambangan. Dalam sambutannya, Amarudin menyoroti bahwa teknologi briket batubara, gasifier mini, dan pembakar siklon dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi sektor pertambangan dan mengurangi dampak lingkungan.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) turut berpartisipasi dalam acara konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta (8/8).

Acara yang dibuka oleh Dirjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra, ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, seperti Wilan Oktavian (Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan), Prof. Agus Taufik Mulyono (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil UGM), Idwan Santoso (Dosen ITB), dan Prof. Sutanto Soehodho (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Ilmu Transportasi UI). Selain itu, acara ini dimoderatori oleh Yayat Supriyatna, seorang pengamat kebijakan publik.

Konsultasi publik ini terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas isu kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan jalan di Indonesia. Sementara itu, sesi kedua fokus pada masalah kelas jalan yang sangat krusial dalam penentuan kebijakan jalan dan lalu lintas di masa depan.

Rachman menegaskan pentingnya infrastruktur jalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan yang baik melalui regulasi yang tepat, termasuk rancangan peraturan menteri yang sedang dikonsultasikan ini. Kementerian PUPR berkomitmen untuk menciptakan lalu lintas yang efektif dan efisien, serta mengendalikan praktik ODOL dari hulu ke hilir. Konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan yang akan diterbitkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kendaraan ODOL dan kelas jalan yang tidak memadai. Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa kendaraan ODOL telah menyebabkan kerusakan jalan yang signifikan, serta berkontribusi terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas.

Bagi anggota APBI, kehadiran peraturan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi industri batu bara yang selama ini dihadapkan pada dilema antara mengejar target produksi dan keterbatasan infrastruktur jalan. Industri batu bara merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi batu bara nasional. Oleh karena itu, APBI berharap bahwa peraturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas logistik dan produksi batu bara.

Kementerian PUPR, melalui Dirjen Bina Marga, menyadari pentingnya keseimbangan antara menjaga ketahanan jalan dan memenuhi target peningkatan volume perdagangan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk APBI, diharapkan peraturan ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan dan mendukung peningkatan fasilitas jalur logistik bagi industri pertambangan batu bara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kemenko Marves akan memimpin gugus tugas penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan International and Indonesia Carbon Capture and Storage (CCS) Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

“Kemenko Marves akan sepenuhnya mendukung peta jalan CCS nasional kita, yang disusun oleh Pusat CCS Indonesia, dengan mencakup rencana bisnis jangka panjang dari seluruh rantai nilai CCS yang terintegrasi,” kata Menko Luhut di lokasi. 

Menko Luhut memaparkan, kolaborasi ini merupakan faktor penting dalam membentuk ekosistem CCS baik di dalam negeri maupun lintas batas. Peta jalan ini juga akan membuka peluang investasi dan kemitraan dengan semua pihak, termasuk perusahaan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

“Saya yakin bahwa upaya kolektif kita untuk mendefinisikan kerangka regulasi akan menyampaikan pesan yang jelas. CCS tidak hanya tentang pengurangan emisi di Indonesia dan negara-negara tetangga saja, tetapi juga tentang mengubah investasi menjadi pendapatan, lapangan kerja, dan inovasi, menciptakan warisan kemakmuran dan keberlanjutan bagi anak-anak kita,” tegas Menko Luhut. 

Dalam hal ini, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat memainkan peran penting dalam pengelolaan karbon global. Karena kawasan ini terus mengalami pertumbuhan industri dan permintaan energi yang signifikan, penanganan emisi menjadi prioritas. “Mengenai hal tersebut, CCS menghadirkan teknologi yang menjanjikan yang telah diterapkan di negara-negara global,” ujarnya.

“Setelah pengumuman Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang kegiatan CCS, hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam mengimplementasikan teknologi ini sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi,” tambahnya. 

Pemerintah terus menjaga momentum tersebut dengan menyiapkan sejumlah kerangka turunan, termasuk peraturan menteri tentang area injeksi karbon yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perizinan investasi yang diatur oleh Kementerian Investasi, dan juga penerapan standar teknis CCS yang diatur oleh Badan Standardisasi Nasional.

“Kami memahami bahwa CCS memerlukan dukungan dari banyak kantor di Indonesia, oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memimpin gugus tugas penerapan CCS di Indonesia untuk mempercepat regulasi turunan yang diperlukan,” pungkas Menko Luhut. 

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berperan mendukung transisi energi global. EITI bertujuan untuk mengungkapkan pendapatan dari sumber daya alam seperti migas, batubara dan mineral yang memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. APBI-ICMA sebagai salah satu asosiasi yang menjadi bagian dari Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia turut hadir dalam webinar bertema “Memahami Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Ekstraktif” yang digagas oleh Pusdatin ESDM dan PWYP (31/07).

Kementerian ESDM melalui Pusdatin saat ini sedang menyusun roadmap implementasi perdagangan karbon di sektor lain selain pembangkit listrik, tapi juga sektor pertambangan dan migas. Untuk mendukung hal itu, tentunya data-data inventori emisi harus diperhatikan. Kedepannya ada aktivitas di tambang yang bisa dijadikan potret untuk upaya pengurangan emisi. Di dalam E-NDC target penurunan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 diterjemahkan menjadi angka 912 juta ton CO2eq untuk seluruh sektor. Sektor energi mendapatkan porsi penurunan emisi sebesar 358 juta ton CO2eq di mana emisi GRK nasional sebagai salah salah bagiannya. Berdasarkan data Pusdatin ESDM emisi GRK untuk sub sektor batubara mencapai 4,78 persen total emisi GRK sektor energi Indonesia pada tahun 2022.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan EITI, dimana terdapat berkomitmen untuk mengungkapkan informasi pendapatan yang diterima dari sektor pertambangan dan memastikan aksesibilitas informasi tersebut bagi publik. Dalam pedoman EITI memuat persyaratan pengungkapan kontrak, transparansi pembayaran, informasi dampak lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Transisi energi bisa menjadi peluang, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan keamanan energi. Namun, tantangannya  juga ada, seperti kebutuhan investasi awal yang besar, menggunakan teknologi canggih dan dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan di sektor energi fosil.

Laporan yang dirilis oleh EMBER Climate mengungkapkan pentingnya pelaporan emisi gas rumah kaca (GHG) dan peran transparansi dalam upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri pertambangan batubara. Pelaporan emisi metana sangat penting karena membantu perusahaan batu bara memahami skala masalah, menilai risiko lingkungan dan investasi, serta mendukung pengembangan strategi mitigasi yang efektif. Sayangnya, sebagian besar perusahaan batu bara di Indonesia belum sepenuhnya melaporkan emisi metana mereka.

Hanya empat dari sepuluh perusahaan batu bara besar di Indonesia yang melaporkan emisi metana tambang batu bara dalam laporan keberlanjutan mereka, seperti yang Indika Energy Tbk, ITM Tbk, Golden Energy Mines Tbk. dan Bukit Asam Tbk. Selain itu, beberapa perusahaan batu bara sudah memulai upaya untuk mengurangi emisi, termasuk menggunakan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kompensasi karbon. Namun, belum ada perusahaan yang memiliki rencana mitigasi khusus untuk emisi gas metana tambang batu bara. Perusahaan perlu menilai ulang risiko terkait perubahan iklim dan peraturan lingkungan yang ketat. Diversifikasi bisnis dapat mengurangi risiko ini dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menginvestasikan sumber daya dalam energi terbarukan dan teknologi hijau lainnya.

Indika Energy dan Adaro Energy, telah menyatakan komitmen untuk mencapai emisi nol bersih masing-masing pada tahun 2050 dan 2060. Upaya ini mencakup penggunaan energi terbarukan dan pengembangan kendaraan listrik, namun belum ada rencana khusus untuk mitigasi emisi gas metana tambang batu bara.

Laporan EMBER Climate menyoroti bahwa pelaporan emisi dan transparansi adalah langkah penting dalam upaya global untuk mencapai keberlanjutan. Meskipun beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap pelaporan emisi, tapi masih banyak yang perlu dilakukan. Diversifikasi bisnis dan adopsi teknologi hijau merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kemudian, Tekmira menyampaikan terkait dengan pengumpulan data emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pertambangan batubara dan mineral. Perhitungan emisi GRK dilakukan berdasarkan aktivitas pertambangan dan faktor emisi spesifik yang telah ditentukan. Tekmira menggunakan metodologi internasional untuk menghitung emisi dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, emisi metana dari tambang, dan proses industri lainnya.

Estimasi total emisi GRK dari sektor pertambangan batubara dilakukan dengan mengintegrasikan data dari berbagai perusahaan tambang. Hasilnya menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap emisi nasional, sehingga diperlukan upaya pengurangan yang lebih intensif.

Tekmira menekankan pentingnya pelaporan emisi yang transparan dan akurat sebagai langkah awal dalam upaya pengurangan emisi GRK. Perusahaan tambang harus mengadopsi teknologi hijau dan praktik terbaik dalam operasinya untuk mengurangi dampak lingkungan.

Harapannya perusahaan tambang bisa menyampaikan transparansi data dari sektor industri ekstraktif. Dengan komitmen yang kuat, sektor pertambangan dapat berkontribusi positif dalam mencapai target nasional pengurangan emisi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.