Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan Undang-Undang ini dilaksakanakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi langkah awal DPR RI dalam mengusulkan revisi Undang-Undang Minerba. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan harapan Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pertambangan minerba agar lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi, mempercepat industrialisasi berbasis pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil.

"Sejalan dengan prioritas pembangunan Kabinet Merah Putih yang tertuang dalam Asta Cita yaitu untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ucap Bahlil saat menyampaikan pendapat akhir Pemerintah atas RUU Minerba.

Lebih lanjut, Bahlil merincikan bahwa RUU Minerba yang disampaikan oleh DPR RI kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto diusulkan perubahan sebanyak 14 pasal dan selanjutnya Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 256 DIM.

"Dalam pembahasan yang lebih terperinci terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan Undang-Undang baik mengubah Pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal baru dengan hasil mengubah 20 Pasal dan penambahan 8 Pasal baru," imbuhnya.

Adapun perubahan atau penambahan pasal pada Undang-Undang Minerba yaitusebagai berikut:

1. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam Undang-Undang terkait dengan pemaknaan jaminan ruang dan perpanjangan kontrak;

2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penetapan tata ruang dan kawasan serta tidak ada perubahan tata ruang dan kawasan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

3. Pengutamaan Kebutuhan Batubara dalam Negeri sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri (Domestic Market Obligation/DMO);

4. WIUP Mineral Logam atau Batubara diberikan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dengan cara pemberian prioritas;

5. Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, dalam rangka meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan, dan keunggulan Perguruan Tinggi;

6. Dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi, pelaksanaan Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN atau Badan Usaha Swasta bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri;

7. Pemerintah dapat melakukan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan;

8. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pertambangan Mineral dan Batubara melalui sistem Online Single Submission (OSS);

9. Pelaksanaan audit lingkungan sebagai persyaratan perpanjangan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

10. Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara;

11. Peningkatan komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan penegasan perlindungan terkait hak masyarakat dan/atau masyarakat adat; dan

12. Memberikan waktu kepada Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang.

Dengan disahkannya RUU Minerba menjadi UU Minerba, Bahlil menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam proses pembentukannya. Bahlil menegaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, memberikan kepastian hukum dan berusaha, serta mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, UU Minerba diharapkan dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan yang terpenting, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Indonesia serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat khususnya kepada Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, serta kerjasama yang baik bersama Pemerintah dan DPD RI sehingga dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran, dan perhatian terhadap penyempurnaan dan penyelesaian RUU ini," ungkap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang memimpin Rapat Paripurna mengambil keputusan dengan ketok palu untuk meresmikan RUU Minerba menjadi UU setelah seluruh fraksi menyetujui pengesahan UU tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada perwakilan Pemerintah yang telah bekerja sama dengan sangat baik.

"Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan UU tersebut," pungkas Adies.

Sumber: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Sumber: https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-umumkan-kebijakan-kewajiban-penyimpanan-dhe-sda-di-dalam-negeri/

APBI-ICMA Ikut serta dalam acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Strategi Pengembangan Bisnis Berkelanjutan di Area Pascatambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dalam Studi Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI JET) bersama dengan Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) (22/1). Salah satu yang menjadi diskusi adalah bagaimana mengembangkan bisnis di areal pascatambang, baik yang sudah berjalan maupun kedepannya. Selain reklamasi dan rehabilitasi, pengembangan sektor lain yang merupakan pengembangan dari pertambangan diharapkan dapat dijalankan di era transisi energi. Narasi transisi energi menjadi dilematis dan kekhawatiran banyak pihak bahwa saat tambang tutup, masyarakat lingkar tambang menjadi sangar terdampak.

Studi dari Anwar Muhammad Foundation (AMF) di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dengan melakukan riset lapangan dengan pihak-pihak yang terkait termasuk Dinas setempat, masyarakat dan perusahaan, menyimpulkan bahwa sejumlah altenatif bisnis yang cocok di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur serta klasifikasi keunggulan sebagai berikut:

Sumatera Selatan

1.     Perbangkit Listrik Tenaga Surya - Unggul

2.     Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa - Unggul

3.     Budidaya Ikan Air Tawar Unggul - Unggul

4.      Agroforestri - Unggul

5.     Industri Komoditas Pertanian - Unggul

6.     Cultural Tourism - Potensial

7.     Eco-Tourism - Unggul

Kalimantan Timur

1.     Pembangkit Listrik Tenaga Surya - unggul

2.     Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa - unggul

3.     Budidaya Ikan Air Tawar - unggul

4.      Agroforestri - unggul

5.      Silvopastura - Potensial

6.     Industri Komoditas Pertanian - unggul

7.     Cultural Tourism - Potensial

8.     Eco-Tourism - unggul

Sektor perkebunan dan pertanian paling memungkinkan sebagai awal dari pengembangan bisnis pascatambang. Diharapkan dengan bisnis agroforestry ini akan menjadi pengembangan model bisnis berikutnya. Namun perkembangan bisnis ini tentunya harus mempertimbangkan sisi regulasi, keuangan, dan sosial.

Terkait dengan reklamasi Tiyas Nurcahyani, S.T., M.Si, Koordinator Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menjelaskan bahwa reklamasi ini terus berkembang, dari sekedar misi untuk menghijaukan, reklamasi sebagai sebuah kewajiban diharapkan juga memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Reklamasi bentuk lain juga terus dievaluasi agar programnya tepat sasaran.

Sementara dari perusahaan yang hadir juga memberikan contoh pengembangan bisnis yang sudah berjalan. Nanang Supriyadi dari PT?Kaltim Prima Coal (KPC) menyampaikan bahwa keberhasilan reklamasi baik atau buruk nya dapat dilihat dari air pada wilayah lahan reklamasi tersebut karena terdapat segregasi tanah pada penimbunan yang di reklamasi. Nanang mengatakan strategi jitu pengelolaan air tambang akan memberi nilai tambah sebagai pengendali banjir dan juga manfaat lainnya Pengembangan pascatambang yang dilakukan PT KPC juga ada seperti Serah terima Beasiswa Berdaya, Pelaksanaan USK, Kendaraan Ringan Otomotif, dan Workshop Literasi Digital.

Selain KPC, Axel T.I. Daely dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyampaikan juga mengenai bisnis perkembangan berkelanjutan yang ada di lahan pascatambang, Di PTBA sudah banyak dilakukan upaya seperti elektrifikasi listrik, PLTS, dan Penanaman kembali, Axel mengatakan bahwa sudah 2220 Ha Lahan yang sudah di reklamasi oleh PTBA khususnya daerah Tanjung Enim. Kegiatan termasuk pengembangan biomassa dilakukan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan.

Sementara dari APBI menyampaikan potensi kebijakan dan penerapan Bisnis Berkelanjutan pascatambang perlu memperhatikan sejumlah hal penting. Hal ini terkait dengan sinkronisasi kenijakan dan startegi antara semua pemangku kepentingan. Anggota APBI selain KPC dan Bukit Asam banyak pula yang sudah berhasil dalam mengembangkan lahan reklamasinya. Perusahaan seperti ITM, Berau, TIA, PKN dan masih banyak lagi mempunyai banyak contoh keberhasilan reklamasi. Tidak hanya itu adapula pengembangan biodiversity dan hingga pengembangan wisata maupun pengembangan industri coklat.  Tentu saja yang menjadi PR juga dari Asosiasi adalah agar bisa mensharing informasi kepada seluruh anggota IUP dimana reklamasi ini tidak sekedar pelaksanaan kewajiban namun juga berpikir bagaimana pengembangan bisnis model untuk masyarakat sekitar.

Keterlibatan Perempuan dan Ketahanan Pangan

Dalam diskusi tersebut, salah satu pemanfaatan bisnis di lahan pascatambang yang perlu terus digalakkan adalah yang berhubungan dengan pangan. Hal tersebut disampaikan Ir. Hanifah Husein, Direktur Utama Holding PT Syahid Indah Utama.

Dari berbagai hasil studi menyatakan kalau lahan pascatambang dapat ditanam berbagai tanaman pangan seperti sayur dan lainnya. Dengan pengembangan agrobisnis dari wilayah pascatambang akan memberikan nilai tambah untuk ketahanan pangan. Tidak hanya itu ia juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam mengelola lahan pascatambang.

Hal ini juga diamini oleh Prof Endah  Sulistyawati – Dekan Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati ITB. Peran perempuan di wilayah lingkar tambang dalam memanfaatkan lahan pascatambang untuk ketahanan pangan perlu mendapat asistensi agar sasaran untuk keberlanjutan terpenuhi.

Selain ketahanan pangan, Prof Endah juga menyoroti tentang pengembangan spesies tanaman lokal yang dapat menjadi alternatif tanaman untuk reklamasi. Dari hasil penelitian, hanya ada sekitar 60-an spesies tanaman yg dikembangkan di Kalimantan Timur untuk reklasasi. Padahal ada sekitar 3000-4000 spesies tamanan lokal yang terdapat di daerah tersebut. Menurutnya pengembangan biodiversity sangat mungkin dilakukan perusahaan tambang karena kelengkapan fasilitasnya.

APBI menjadi salah satu narasumber panel diskusi dalam acara Indonesia Mining Summit 2024: “The Vision of Indonesia’s Mining Sector: Empowering Energy Resilience for Indonesia” (4/12). Forum ini sebagai pertemuan antar regulator dengan para pemangku kepentingan di sektor pertambangan.

Priyadi selaku Ketua Umum mengungkapkan harapan pelaku usaha agar pemerintah mempermudah kegiatan eksplorasi sumber cadangan mineral dan batubara. Menurutnya, eksplorasi merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi anggota di wilayah Ibu Kota Negara (IKN), di mana pelaku usaha tidak dapat melanjutkan eksplorasi ke tahap operasi produksi akibat kebijakan baru yang berlaku. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa anggota APBI juga menjalankan good mining practice dalam operasi pertambangan. 

Dengan cadangan batubara mencapai 31,7 miliar ton, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Hingga 2023, sektor tambang mencatatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 173 triliun, melebihi sektor minyak dan gas bumi.

Priyadi menegaskan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan regulasi dan memaksimalkan produksi tambang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta menjadi tuan rumah Just Coal Transition Platform Southeast Asia Annual Forum pada 5-6 Desember 2024 (5/12). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen menuju transisi energi berkeadilan untuk mencapai target Paris Agreement. Diselenggarakan oleh Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) dan World Bank, forum ini merupakan agenda kedua dan menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah untuk mengevaluasi kemajuan, membahas tantangan dan menetapkan prioritas proyek transisi energi hingga tahun 2028. 

Forum ini dihadiri peserta dari berbagai negara seperti: Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, India serta Indonesia. APBI-ICMA diundang sebagai salah satu stakeholders yang mewakili pihak pelaku usaha. 

Dalam opening remarks Michael Stanley  World Bank yang mendalami kajian di sektor pertambangan menyampaikan bahwa negara-negara di dunia terus mengevaluasi kontribusi yang telah mereka tetapkan secara nasional (NDC) dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertemuan awal di Singapura pada November 2024 lalu menitikberatkan perlunya mengintegrasikan transisi energi dengan perubahan sosial yang lebih luas. 

Beberapa rekomendasi untuk Transisi Berkeadilan

1. Diversifikasi Ekonomi 

Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui perluasan sektor energi terbarukan, dengan mengubah lahan bekas tambang menjadi usaha yang berkelanjutan. Inisiatif pengembangan tenaga kerja yang komprehensif.

2. Melibatkan Pemangku Kepentingan dengan cara membangun knowladge dan dukungan publik melalui kampanye serta kolaborasi melalui platform multi-stakeholders yang inklusif.

3. Kerangka Tata Kelola & Kebijakan 

Membentuk satgas dengan integrasikan prinsip-prinsip transisi ke dalam kebijakan nasional inti. Memastikan akuntabilitas melalui pemantauan dan feedback dari masyarakat.

Rencana kedepannya Coal Transition Learning Hub' akan diluncurkan pada pertengahan 2025.