Bisnis.com, JAKARTA — Nota Kesepahaman (MoU) antara Latitude Energy Holdings Inc. dan Danantara membuka babak baru upaya hilirisasi batu bara melalui proyek gasifikasi setelah sejumlah proyek serupa sebelumnya kandas di tengah jalan.

Kerja sama tersebut menjadi langkah anyar pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah batu bara berkalori rendah. Apalagi, pemerintah saat ini terus mencari formulasi terbaik untuk mengoptimalkan cadangan batu bara peringkat rendah yang selama ini memiliki nilai jual relatif rendah di pasar ekspor.

Dengan begitu, penghiliran batu bara melalui proyek gasifikasi sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan terhadap impor energi serta bahan baku industri.

Namun, langkah anyar tersebut kembali dihadapkan pada persoalan lama. Keekonomian proyek, kepastian pasar, dan besarnya kebutuhan investasi dinilai masih menjadi batu sandungan utama.

MoU antara perusahaan asal Amerika Serikat dan PT Danantara Development Management Fund tersebut diteken pada 8 Juli 2026 di Jakarta. Kedua pihak sepakat menjajaki pengembangan proyek gasifikasi batu bara dengan memanfaatkan teknologi Transport Integrated Gasification (TRIG).

Melalui teknologi gasifikasi, batu bara diubah menjadi gas sintetis (syngas) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri, mulai dari pupuk, petrokimia, metanol hingga bahan bakar sintetis.

Latitude Energy menyatakan siap menyediakan dukungan teknis, manajemen, hingga investasi jangka panjang guna membangun platform gasifikasi batu bara yang dapat dikembangkan dalam skala besar. Indonesia bahkan diposisikan sebagai pasar awal sekaligus basis pengembangan proyek serupa di kawasan Asia Tenggara.

President and Chief Executive Officer Latitude Energy Holdings Inc. Jacob Thomas mengatakan kemitraan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengombinasikan cadangan batu bara domestik Indonesia dengan teknologi gasifikasi yang dimiliki perusahaan.

"Dengan menggabungkan sumber daya domestik Indonesia yang melimpah dengan teknologi TRIG milik Latitude, kami berkomitmen menghadirkan teknologi unggulan Amerika Serikat ke Indonesia, mengembangkan kapasitas lokal, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi industri hilir Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Danantara Development Management Fund Sigit P. Santosa menilai pengembangan gasifikasi batu bara sejalan dengan strategi pemerintah meningkatkan kemandirian energi melalui pemanfaatan batu bara berkalori rendah.

Menurutnya, proyek tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memasok kebutuhan energi dan bahan baku industri domestik.

Menghidupkan Lagi Ambisi Hilirisasi Batu Bara

Konsep hilirisasi batu bara melalui proyek gasifikasi bukanlah gagasan baru. Selama hampir satu dekade terakhir, pemerintah berkali-kali mendorong pembangunan proyek hilirisasi batu bara, terutama produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG).

Kendati, sejumlah proyek strategis gagal terealisasi setelah investor menarik diri akibat persoalan keekonomian. Salah satu proyek terbesar bahkan batal setelah mitra asing memutuskan menghentikan keterlibatan mereka.

Kini pemerintah mencoba membuka babak baru melalui kemitraan anyar yang menawarkan teknologi berbeda. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan, yakni mencari pembeli syngas kelak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna berpendapat, pertanyaan paling mendasar bukan terletak pada proses gasifikasinya, melainkan siapa yang akan menyerap hasil produksinya. Dia mengatakan, kepastian pasar atau offtaker menjadi faktor yang menentukan kelayakan proyek.

"Pertanyaan pentingnya adalah apa penggunaan lanjutan dari syngas tersebut, apakah offtakernya industri swasta ataukah akan masuk ke dalam tanggungan offtaker negara seperti terkait PLN dan Pertamina, karena risikonya tidak sama," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/7/2026).

Dia juga meminta kejelasan mengenai teknologi TRIG yang akan digunakan. Putra mempertanyakan apakah teknologi tersebut berkaitan dengan proyek TRIG yang pernah dikembangkan di Kemper, Mississippi, AS.

Proyek tersebut sempat memperoleh dukungan sekitar US$400 juta dari US Department of Energy pada awal 2000-an, tetapi mengalami pembengkakan biaya besar sebelum akhirnya dihentikan pada 2017. Oleh sebab itu, Putra mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting.

"Faktor keekonomian akan sangat penting, terlebih mengingat rekam jejak sebelumnya yang mengindikasikan menantangnya keekonomian gasifikasi batu bara," katanya.

Dia juga mengingatkan pemerintah perlu memastikan struktur komersial proyek disusun secara matang agar tidak menimbulkan risiko pembengkakan biaya (cost overrun) yang pada akhirnya dibebankan kepada BUMN sebagai pembeli hasil produksi.

Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menuturkan, detail teknologi TRIG masih perlu dijelaskan kepada publik. Dia berpendapat, apabila konsep tersebut mengintegrasikan fasilitas gasifikasi dengan infrastruktur transportasi hingga pelabuhan, maka proyek berpotensi memperkuat rantai pasok hasil hilirisasi.

"Saya berpikir pengertiannya tetap DME dan selanjutnya proses diperkuat sampai dengan infrastruktur transportasinya. Jika diintegrasi akan lebih memastikan antara output hilirisasi dengan transportasi sehingga mempermudah konektivitas pasar," katanya.

Kebutuhan Investasi Fasilitas Gasifikasi Bisa Tembus Rp45,12 Triliun

Dari sisi investasi, Singgih memperkirakan kebutuhan dana pembangunan fasilitas gasifikasi dapat melampaui US$2,5 miliar atau setara Rp45,12 triliun (asumsi kurs Rp18.050 per US$), bergantung pada kapasitas batu bara yang diolah.

Namun, dia menegaskan keberhasilan proyek tetap sangat ditentukan oleh harga batu bara yang digunakan sebagai bahan baku.

"Kalau harga batu bara low rank tetap dinilai menggunakan harga pasar, saya yakin belum tentu menguntungkan. Jadi nilai harga batu bara sebagai bahan baku hilirisasi menjadi sangat menentukan keekonomian proyek," tutur Singgih.

Artinya, semakin tinggi harga batu bara yang harus dibeli pabrik gasifikasi, semakin sulit proyek menghasilkan margin yang kompetitif.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan, proyek gasifikasi batu bara berisiko mengulang kegagalan proyek-proyek sebelumnya. Dia menilai, berbagai studi menunjukkan proyek gasifikasi masih sulit bersaing secara ekonomi tanpa dukungan insentif besar dari pemerintah.

"Gasifikasi batu bara itu proyek yang sangat tidak ekonomis. Uji kelayakannya juga dipertanyakan," kata Bhima.

Dia menjelaskan, pemerintah justru tengah mengembangkan alternatif lain untuk mengurangi impor LPG, seperti penggunaan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas rumah tangga.

Oleh karena itu, kehadiran proyek gasifikasi dikhawatirkan menciptakan arah kebijakan yang tidak konsisten. Bhima juga mengingatkan kebutuhan subsidi energi berpotensi meningkat apabila pemerintah tetap memaksakan proyek tersebut berjalan.

"Bahkan kalau ada insentif royalti 0% bagi perusahaan gasifikasi batu bara, proyeksi kerugiannya bisa mencapai lebih dari Rp30 triliun," ujarnya.

Selain membebani fiskal, Bhima menilai ketergantungan terhadap batu bara akan semakin memperlambat transisi menuju energi bersih. Menurutnya, investor dapat menghadapi ketidakpastian ketika pemerintah di satu sisi mendorong elektrifikasi dan pemanfaatan gas bumi, tetapi di sisi lain tetap memberikan prioritas besar terhadap hilirisasi batu bara.

Dengan kata lain, kemitraan Latitude Energy dan Danantara memperlihatkan bahwa hilirisasi batu bara masih menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas tambang.

Kendati, pengalaman sejumlah proyek gasifikasi sebelumnya menunjukkan keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kepastian pasar, struktur pembiayaan, harga bahan baku, hingga risiko pembengkakan biaya akan menjadi faktor penentu apakah proyek ini mampu menjadi tonggak baru hilirisasi nasional atau justru kembali mengulang catatan kegagalan proyek-proyek gasifikasi yang pernah dicanangkan sebelumnya.