Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) membeberkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, perusahaan tidak akan melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan, alih-alih melakukan pensiun dini PLTU batu bara, pihaknya akan mengurangi pemanfaatan batu bara dengan memanfaatkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Nanti kelihatan sekali ada transisi untuk swasembada energi, terutama untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, itu masih ada. Kemudian, juga tidak ada lagi coal phase-out. Coal phase-out itu pensiun dini, tidak ada di sana, tetapi lebih ke coal phase-down," jelas Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Hal itu pula, lanjut Darmawan, seperti yang sudah direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mendatang.

Darmawan menjelaskan, coal phase-down maksudnya yaitu pihaknya akan 'menjahit' energi baru terbarukan sebagai pengganti atau pengurang konsumsi batu bara pada PLTU, serta meningkatkan pemanfaatan listrik berbasis energi baru terbarukan.

"Bagaimana dijahit antara pembangkit yang berbasis fosil, dijahit dengan penambahan energi baru terbarukan yang memang banyak bersifat intermittent atau variabel. Dan, di sini, di RUPTL yang baru, kelihatan sekali ada pergeseran dari fossil-based menjadi renewable-based," ujarnya.

Bila sumber energi bersih meningkat dan harga listrik terjangkau, maka ini diharapkan bisa meningkatkan investasi-investasi baru di Tanah Air.

"Karena, di sana, dengan adanya affordable dan clean energy, ini akan terjadi investasi-investasi baru, kegiatan ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja, juga memberikan kemakmuran bagi rakyat, dan juga get rid of hunger, eradicating poverty, tetapi di saat yang bersamaan juga, nanti ke depannya, kita bisa mencapai net zero emissions 2060," imbuh Darmawan.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, meski pihaknya masih memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi, namun pihaknya terus melakukan pemantauan 'dosis' energi fosil yang digunakan.

"Kemudian, juga bagaimana sistemnya, electricity system-nya juga sustainable. Dalam hal ini, sustainable bukan hanya dari pasokannya saja, tetapi juga sustainable terhadap lingkungan hidup. Kemudian, dari BUMN, tentu saja perlu menjaga financial strength dari PLN, dan kemudian dari Kementerian Keuangan, dampaknya terhadap APBN," tandasnya.