Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian ESDM membeberkan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang telah disetor perusahaan tambang mencapai Rp35 triliun pada tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan setoran itu naik signifikan dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp17 triliun sampai Rp20 triliun.

“Sekarang jaminan reklamasi pascatambang sudah mencapai Rp35 triliun,” kata Tri dalam acara Kabar Merah Putih TV One, Senin (29/12/2025).

Tri mengatakan setoran jaminan reklamasi itu berpotensi naik tahun depan seiring dengan meningkatnya dokumen reklamasi yang diajukan penambang belakangan.

Menurut Tri, terdapat sekitar 1.592 dokumen reklamasi yang telah diajukan penambang.

“Nantinya otomatis setelah persetujuan itu disetujui diproses, maka mereka pasti akan menempatkan jaminan reklamasi,” tuturnya.

PNBP Lampaui Target

Di sisi lain, Tri mengatakan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba sudah melampaui target yang ditetapkan.

Dia menyebut, berdasarkan tanggal per 15 Desember 2025 PNBP dari sektor minerba mencapai Rp124 triliun atau sekitar 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp124,5 triliun.

“Mungkin kalau misalnya di penghujung tahun nantinya, kita harapkan capaian bisa mencapai 105–110% dari target yang ditetapkan,” ungkap Tri.

Sebagai catatan, Ditjen Minerba ESDM mencatat realisasi reklamasi lahan bekas tambang mencapai 5.739,39 hektare (ha) per Juni atau 80,43% dari target 2025 seluas 7.135 ha.

“Hingga Juni 2025 [realisasi reklamasi pascatambang] mencapai 80,43%,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Hendra Gunawan dalam acara MGEI Business Forum 2025, Selasa (26/8/2025).

Hendra menyampaikan, sejak 2021 hingga 2024, kepatuhan perusahaan pertambangan ihwal reklamasi tambang terus meningkat.

Dia memerinci pada 2021 realisasi reklamasi mencapai 9.344 ha dari target 7.025 ha. Sementara itu, pada 2022 realisasi reklamasi mencapai 11.084 ha dari target 7.050 ha.

Kemudian, pada 2023 realisasi reklamasi tambang mencapai 13.754 ha dari target 7.075 ha. Pada 2024, realisasi reklamasi tambang melonjak drastis mencapai 26.538 ha dari target 7.100 ha.

Hendra menambahkan pada 2024 realisasi reklamasi tambang melonjak karena ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan adanya aplikasi Pelita untuk memantau perkembangan reklamasi tambang.

“Kita naik sampai 26.538 karena sampai pada 2022 itu baru dimulai pengalihan dokumen-dokumen dari provinsi ke pusat 2022 sehingga praktik ini kita lakukan sinkronisasi. Dimulai dari 2024 dan kita sudah punya database,” jelasnya.