Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menargetkan penerimaan negara sejumlah Rp25 triliun dari pengenaan bea keluar (BK) terhadap komoditas batu bara.

Namun, hingga kini kepastian tarif dan aturan pengenaan bea keluar tersebut masih belum jelas.

Purbaya juga enggan mengungkapkan target penerapan bea keluar batu bara tersebut, tetapi dia pernah menyatakan bea keluar batu bara itu bakal berlaku surut sehingga bea keluar tetap dihitung sejak awal tahun.

"Itu kita kejar, cari [setoran negara dari pengenaan bea keluar batu bara] Rp25 triliun dari situ,” kata Purbaya ketika ditemui Bloomberg Technoz di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026), malam.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mensinyalir bea keluar batu bara tetap dikenakan per 1 Januari 2026, meskipun peraturan teknis yang mengatur besaran dan pengenaan tarif BK belum terbit.

Purbaya mengatakan beleid bea keluar batu bara itu bakal berlaku surut nantinya. Dia menegaskan aturan itu bakal segera terbit.

“Kan bisa berlaku surut kalau itu,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).

Saat ini, kata Purbaya, aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Sedang didiskusikan, sebentar lagi keluar,” ujar Purbaya

Purbaya juga sempat menuturkan soal usulan tarif BK batu bara diberlakukan berjenjang mulai 5%, 8%, hingga 11%.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan terdapat pertemuan yang digelar bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas kepastian tarif bea keluar batu bara.

Bahlil baru memastikan bea keluar tersebut akan dikenakan ketika harga batu bara menyentuh level tertentu, sedangkan ketika harga batu bara sedang anjlok, bea keluar tidak dikenakan.

Ihwal besaran tarif yang dikenakan, dia menyatakan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan untuk menetapkan besarannya.

“Saya pikir kami dengan Kementerian Keuangan akan bicara. Kementerian Keuangan pun enggak mungkin mau jalan sendiri. Hulunya di sini. Hilirnya di sana,” kata Bahlil dalam konferensi pers kinerja sektor ESDM, Kamis (8/1/2026).

Bahlil juga menginginkan agar bea keluar yang dikenakan tidak memberatkan pengusaha, tetapi pemerintah juga tetap mendapatkan keuntungan.

Adapun, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton, anjlok 5,5% dari capaian sepanjang 2024 sejumlah 836 juta ton.

Sebagian besar produksi itu disalurkan untuk pasar ekspor, yaitu sekitar 514 juta ton atau 65,1% dari total produksi. Sementara itu, realisasi penyaluran batu bara untuk pasar domestik mencapai 254 juta ton atau 32%.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor batu bara terkoreksi 3,66% ke level 390,93 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 405,76 juta ton.

Berdasarkan nilainya, kinerja ekspor batu bara sepanjang 2025 turun 19,7% ke level US$24,48 miliar atau sekitar Rp411,14 triliun (asumsi kurs Rp16.795 per dolar AS).

Torehan kinerja ekspor batu bara tahun lalu terpaut lebar dari capaian sepanjang 2024 di level US$30,49 miliar atau sekitar Rp512,07 triliun.