JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai berpotensi lebih tinggi apabila pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas ekspor batu bara.

Meski demikian, ia menegaskan batalnya kebijakan tersebut bukan menjadi penyebab utama penerimaan bea dan cukai tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target APBN. "Kalau bea keluar batu bara akan dikenakan, ya mungkin akan lebih tinggi penerimaannya," ujar Purbaya kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Pemerintah memproyeksikan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir 2026 hanya mencapai Rp 320,6 triliun atau 95,4 persen dari target APBN sebesar Rp 336 triliun.

Dengan demikian, terjadi potensi shortfall sekitar Rp 15,4 triliun.

Menurut Purbaya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penerimaan kepabeanan dan cukai belum memenuhi target.

Salah satunya adalah penurunan harga komoditas yang berdampak pada nilai transaksi ekspor dan impor.

"Memang harga komoditas sempat rendah, walaupun akhir-akhir ini naik, tapi belum setinggi tahun lalu. Tapi kalau kita lihat (penerimaan) sudah tumbuh 6 persen lumayan bagus, mengingat kondisi global yang kadang bagus kadang enggak," jelasnya.

Ia menjelaskan, rencana pengenaan bea keluar batu bara sejak awal bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Kebijakan itu, menurut dia, juga dimaksudkan untuk mengompensasi tingginya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterima industri batu bara.

"Tahun lalu saya restitusi PPN dari batu bara itu sekitar Rp 25 triliun. Jadi saya mensubsidi industri batu bara, itu yang pemerintah rugi besar tahun lalu. Ada trading yang agak slow juga sedikit (yang berpotensi membuat penerimaan bea dan cukai shortfall)," kata Purbaya.

Meski menghadapi potensi shortfall, Purbaya menilai pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai masih cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang berfluktuasi.

Menurutnya, realisasi penerimaan yang masih tumbuh sekitar 6 persen menunjukkan kinerja yang tetap terjaga meski harga komoditas belum pulih sepenuhnya.