KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkap tanggapan para pengusaha terkait target pemerintah lewat Satgas Hilirisasi yang membidik enam proyek hilirisasi batubara menjadi Dimetyl Ether (DME) senilai Rp 164 triliun.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif APBI Gita Mahirani mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengkaji jenis produk hilir batubara, tak hanya DME.

"Terkait pengembangan hilirisasi, perusahaan yang diwajibkan tengah mengkaji jenis produk hilir yang paling sesuai, termasuk DME," ungkap Gita kepada Kontan, Kamis (24/07).

Masalah masih sama, tantangan berada pada nilai keekonomian yang dianggap masih belum sesuai, karena mahalnya teknologi DME dianggap akan berpengaruh pada harga akhir barang yang digadang-gadang menjadi substitusi LPG itu.

"Dari sisi tantangannya ada pada nilai keekonomian dan besarnya investasi yang diperlukan. Selain itu transfer teknologi juga diperlukan," katanya.

"Karena diperlukan investasi yang besar maka kepastian pasar penyerap DME ini sangat dibutuhkan," tambah Gita.

Asal tahu saja, enam proyek DME ini masuk kedalam sub-proyek hilirisasi sektor minerba dari total 18 proyek hilirisasi yang telah diajukan pada Selasa (22/07) lalu.

"Agenda hilirisasi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam keputusan Presiden, kami ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra FS. Dengan total investasi sebesar US$ 38,63 miliar, atau setara dengan Rp 618,3 triliun," ungkap Bahlil, di Kantor ESDM, Jakarta, Selasa (22/07).

Adapun, khusus DME, target pembangunan proyek tersebar di enam daerah potensial Indonesia, dengan daftar sebagai berikut:

(A) Bulungan, Kalimantan Utara
(B) Kutai Timur, Kalimantan Timur
(C) Kota Baru, Kalimantan Selatan
(D) Muara Enim, Sumatra Selatan
(E) Pali, Sumatera Selatan
(F) Banyuasin, Sumatera Selatan

Dalam perhitungan Satgas Hilirisasi, jika keenamnya dibangun, maka memerlukan total investasi senilai Rp 164 triliun.