KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek hilirisasi batubara melalui gasifikasi menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) disebut menjadi salah satu dari enam proyek hilirisasi yang ditargetkan memasuki tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama pada awal Februari 2026.

Di tengah ambisi pemerintah menghidupkan kembali proyek yang sempat batal pada 2023 tersebut, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ekonom Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin menilai, proyek DME tetap berisiko gagal meskipun telah dilakukan groundbreaking.

“Kemungkinan besar akan batal. Proyek ini tidak feasible secara finansial. Di sisi lain, kondisi fiskal sangat tidak memungkinkan untuk memberikan subsidi,” ujar Samirin kepada Kontan.co.id, Rabu (7/1/2026).

Samirin menjelaskan, proyek DME merupakan proyek berbiaya mahal dan belum terbukti berhasil secara komersial. Oleh karena itu, diperlukan subsidi yang sangat besar agar proyek tersebut dapat berjalan.

“Salah satu indikasinya adalah asumsi harga intake batu bara sekitar US$ 30 per ton, yang menurut saya sangat tidak realistis. Sebagai gambaran, proyek DME sudah beberapa kali diinisiasi di masa lalu, namun selalu batal karena persoalan kelayakan,” jelasnya.

Kegagalan yang dimaksud Samirin merujuk pada batalnya kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc, untuk pengembangan proyek DME pada Februari 2023.

“Saya khawatir ini merupakan keputusan yang bersifat spontan dan top-down, tanpa didukung feasibility study yang memadai,” tambahnya.

Dengan kebutuhan investasi awal yang sangat besar, Samirin menilai harga gas hasil DME tidak akan mampu menyaingi harga LPG yang saat ini digunakan mayoritas masyarakat Indonesia, baik LPG nonsubsidi maupun LPG subsidi 3 kilogram.

“Gas hasil DME akan jauh lebih mahal dibandingkan LPG nonsubsidi, apalagi LPG subsidi 3 kilogram, kecuali pemerintah memberikan subsidi secara masif,” ujarnya.

Ia juga meragukan wacana pengalihan subsidi LPG ke DME agar harga jualnya lebih kompetitif. Menurut Samirin, skema tersebut berpotensi menghadapi banyak kendala dalam implementasinya.

“Saya yakin proyek ini akan gagal di tengah jalan dengan sendirinya. Kalaupun analisis para pengamat tidak berhasil menghentikannya, realitas yang akan melakukannya,” tutup Samirin.

Sebagai informasi, sebelumnya dalam catatan Kontan, terdapat enam proyek hilirisasi batubara menjadi DME yang secara resmi telah diajukan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Danantara.

Keenam proyek DME tersebut masuk dalam sub-proyek hilirisasi sektor mineral dan batu bara (minerba) dari total 18 proyek hilirisasi yang diajukan pada Selasa (22/7/2025).

“Agenda hilirisasi sesuai dengan amanat Keputusan Presiden. Saat ini terdapat sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-feasibility study (pra-FS) dengan total nilai investasi mencapai US$ 38,63 miliar atau setara Rp 618,3 triliun,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Adapun khusus proyek DME, rencana pembangunan akan tersebar di enam wilayah potensial, yakni Bulungan (Kalimantan Utara), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kota Baru (Kalimantan Selatan), Muara Enim (Sumatra Selatan), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI, Sumatra Selatan), serta Banyuasin (Sumatra Selatan).

Berdasarkan perhitungan Satgas Hilirisasi, pembangunan keenam proyek DME tersebut diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp 164 triliun.