Pelaku industri batu bara menanti tahun baru dengan waswas. Pemerintah hendak menerapkan regulasi teknis tentang bea keluar atas ekspor yang berlaku 1 Januari 2026.
"Waktu penerapannya sekitar satu minggu lagi," ucap Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Gita Mahyarani kepada Tempo, Selasa, 23 Desember 2025.

Kementerian Keuangan masih merumuskan peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur tarif 1-5 persen dari ekspor batu bara. Aturan ini direncanakan terbit pada akhir tahun, tapi hingga kini belum keluar. Gita berharap pemerintah segera merilis regulasi agar pelaku usaha bisa menyesuaikan penghitungan biaya dan perencanaan usaha pada tahun "Kuda Api" 2026.

Bukan itu saja yang membuat pelaku industri cemas. Gita mengatakan tahun depan diperkirakan menjadi periode yang makin menantang akibat kenaikan ongkos produksi dan tekanan biaya operasional.

Saat ini saja tekanan biaya produksi terus meningkat karena penerapan kebijakan biodiesel B40 dan penghapusan subsidi non-public service obligation yang meningkatkan biaya perawatan alat.

Sejumlah regulasi baru juga membuat industri kalang kabut, seperti pembatasan konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam 50 persen dari valuta asing ke rupiah. Kementerian Keuangan tengah merevisi aturan devisa hasil ekspor untuk meningkatkan pasokan valuta asing di pasar domestik.

Sebab, kenaikan penempatan devisa hasil ekspor selama ini dibarengi lonjakan konversi ke rupiah. Namun Gita menilai kebijakan ini berpotensi menekan likuiditas arus kas perusahaan.

Kebijakan lain adalah rencana pemerintah menurunkan target produksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana memangkas volume produksi batu bara menjadi di bawah 700 juta ton pada tahun depan.

Tujuannya adalah menyeimbangkan pasokan dengan kebutuhan pasar sehingga harga, yang kini anjlok, bisa terangkat. Menurut Gita, kebijakan ini akan berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja.

Ada pula rencana pemerintah menaikkan porsi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) menjadi di atas 25 persen dari total produksi. Dalih kenaikan ini adalah peningkatan angka permintaan domestik, antara lain dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Gita meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana ini karena berhubungan dengan kesiapan pasokan dan keberagaman spesifikasi batu bara. Selain itu, harga DMO masih mengacu pada kebijakan 2018 sebesar US$ 70 per ton, sedangkan harga global kini di kisaran US$ 100 per ton.

Level regional tak luput dari tekanan. Di Sumatera Selatan ada rencana pemberlakuan larangan penggunaan jalan umum mulai 1 Januari 2026. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan hambatan operasional bagi sejumlah pemegang izin usaha pertambangan di wilayah tersebut.

Dari sisi harga, pergerakan batu bara pada tahun depan masih sulit diprediksi karena sangat volatil dan dipengaruhi oleh faktor global. Dengan kondisi saat ini, ia memperkirakan tren harga pada 2026 tidak jauh berbeda dengan 2025. "Meskipun harapannya harga dapat bergerak lebih baik agar memberikan ruang yang lebih sehat bagi industri," kata Gita.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 8 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga batu bara acuan (HBA) turun cukup tajam sejak pertengahan 2023.

Pada 2025, HBA diperkirakan sebesar US$ 111 per ton. Ia memproyeksikan, pada 2026, harga bergerak di US$ 95-100 per ton. Adapun rekor harga tertinggi tercatat pada September 2022 sebesar US$ 457,80 per ton.

Di level global, Ketua Badan Keahlian Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli mengatakan harga batu bara memang dalam tren penurunan. Ini terlihat dari penurunan angka permintaan dari negara utama konsumen batu bara, seperti Cina dan India, karena mereka tengah menggenjot produksi dalam negeri. India malah mengeluarkan kebijakan mengekspor batu bara ke negara lain akibat surplus produksi dari tambang di dalam negeri.

Rizal memperkirakan prospek komoditas batu bara masih stabil pada tahun depan. Namun tekanan muncul akibat pengurangan impor oleh negara utama pemakai batu bara. Peningkatan produksi energi dari pembangkit energi terbarukan juga mempengaruhi permintaan batu bara. "Penerapan bea keluar untuk komoditas batu bara mulai tidak tepat di tengah penurunan harga batu bara saat ini," ucapnya pada Kamis, 25 Desember 2025.

Adapun Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bakhtiar memprediksi prospek harga batu bara tahun depan masih cenderung moderat atau tidak jauh berbeda dengan tahun ini.

Karena belum ada pemicu, harga masih akan cenderung fluktuatif. Terlebih dengan adanya faktor pelemahan permintaan global dan mulai meningkatnya transisi energi. "Jika tidak turun saja itu sudah bagus," ucapnya pada Kamis, 25 Desember 2025.

Menurut Bisman, ada harapan harga bisa tertahan dari laju penurunan dengan adanya kebijakan pemangkasan produksi dan pengendalian ekspor, kendati Indonesia bukan satu satunya penentu harga global. la menilai secara umum tahun depan akan menjadi fase konsolidasi karena kondisi sulit pelaku usaha batu bara dalam berekspansi.

Adapun Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman memproyeksikan prospek harga dan industri batu bara pada 2026 cenderung moderat hingga melemah. Kata dia, harga akan bergerak dengan volatilitas tetap tinggi.

Menurut Rizal, permintaan dari negara besar masih ada, tapi pertumbuhannya melambat seiring diversifikasi energi dan peningkatan pasokan domestik. Karena itu, industri batu bara akan menghadapi fase margin yang makin ketat. "Hanya produsen berbiaya rendah dan efisien secara logistik yang relatif mampu bertahan, sementara pemain marginal berpotensi tertekan," ucapnya pada Kamis, 25 Desember 2025.