KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha batubara mengingatkan pemenuhan target pasokan batubara untuk PT PLN tidak cukup hanya mengandalkan penugasan pemerintah. Industri menilai sinkronisasi antara volume penugasan, kapasitas produksi, kontrak dan kesiapan logistik menjadi faktor penentu agar pasokan ke pembangkit listrik dapat berjalan sesuai rencana.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Maryhanita mengatakan, hingga kini pihaknya belum memiliki angka pasti mengenai total volume kontrak pasokan batubara yang telah ditandatangani. Pasalnya, kontrak merupakan kesepakatan komersial antara perusahaan pemasok dan PLN sehingga data tersebut tidak terhimpun secara terpusat.

"Terkait jumlah kontrak yang sudah berjalan, APBI belum memiliki data agregat dari seluruh badan usaha yang mendapatkan penugasan karena kontrak merupakan hubungan bisnis antara perusahaan pemasok dengan PLN," kata dia, Senin (13/7).

Menurut Gita, perhatian utama pelaku usaha saat ini adalah memastikan penugasan pemerintah selaras dengan kapasitas produksi masing-masing perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sinkronisasi ini diperlukan agar target pasokan tidak membebani operasional perusahaan tambang.

Ia menambahkan, pemenuhan target pasokan 212 juta ton batubara juga bergantung pada berbagai faktor teknis di lapangan, mulai dari kesiapan operasional tambang hingga kelancaran distribusi menuju pembangkit.

"Pemenuhan volume tersebut tentu perlu melihat kesesuaian antara penugasan, kapasitas produksi yang telah disetujui dalam RKAB, kesiapan operasional tambang, serta aspek logistik dari tambang hingga pembangkit," imbuh Gita.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan batubara secara nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah telah menugaskan badan usaha pertambangan memasok 212 juta metrik ton batubara untuk memenuhi kebutuhan PLN yang mencapai 154 juta metrik ton pada tahun ini.

Tantangan pasokan

Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton. "PLN harus mempercepat kontrak agar penugasan batubara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman langsung ke unit-unit PLTU," kata Tri dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.

Menurut dia, kontrak merupakan dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Meski pasokan nasional dinilai mencukupi, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batubara pembangkit. Kementerian ESDM mencatat masih terjadi kekurangan pasokan batubara berkalori menengah di sejumlah PLTU, serta menemukan adanya perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO).

Persoalan tersebut diperparah dengan dugaan korupsi dalam pengadaan pasokan batubara untuk PLTU yang kini memasuki tahap penyidikan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kasus tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 5 triliun sepanjang 2018–2026.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan pengadaan batubara bagi PLN berjalan sesuai ketentuan dan pasokan energi primer tetap terjaga.

Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli juga menyoroti kesiapan infrastruktur penyimpanan di sisi hilir. Menurut dia, keterbatasan kapasitas stockpile di sejumlah PLTU berpotensi menghambat optimalisasi pasokan.