Bloomberg Technoz, Jakarta - Penambang batu bara menilai positif komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut praktik pertambangan ilegal saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan asosiasinya mendukung komitmen Prabowo untuk memberantas praktik pertambangan ilegal itu di sejumlah daerah.

Gita beralasan kegiatan tambang ilegal itu telah merugikan kegiatan perusahaan yang telah melaksanakan kaidah good mining practice (GMP).

“Merugikan penambang yang selama ini taat pada aturan dan melaksanakan good mining practice,” kata Gita saat dihubungi, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, kata Gita, kegiatan tambang ilegal juga memperburuk wajah pertambangan batu bara. Menurut dia, sejumlah perusahaan padahal telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi.

Dia berharap pemerintah dapat melakukan pemantauan berkala berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal tersebut selepas mendapat perhatian khusus Prabowo.

“Tentunya dalam penindakan illegal mining ini juga perlu pemantauan berkala,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo membeberkan kerugian negara yang timbul dari kegiatan tambang ilegal itu mencapai Rp300 triliun, berasal dari sekitar 1.063 tambang ilegal.

“Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar hukum. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).

Prabowo meminta dukungan dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat (MPR) dan partai politik terkait dengan pemberantasan tambang ilegal tersebut.

Tidak hanya itu, dia mengancam akan menindak seluruh aparat dan anggota partai yang terlibat praktik pertambangan ilegal yang merugikan rakyat dan negara; tidak terkecuali partainya sendiri yaitu Gerindra.

“Saya beri peringatan; apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun—TNI atau Polri atau mantan jenderal — tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.

“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat kalau ada yang terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” janjinya.

Dia mengklaim telah menitahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari seluruh provinsi untuk tidak terlibat dalam praktik curang di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal.

Sekadar catatan, sepanjang 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 128 laporan pertambangan tanpa izin (PETI).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno, dalam paparannya, menjelaskan Sumatra Selatan menjadi provinsi yang paling banyak memiliki laporan PETI, yakni mencapai 26 laporan.

Riau menjadi provinsi kedua yang paling banyak memiliki laporan PETI, yakni 24. Posisi ketiga ditempati oleh Sumatra Utara yang memiliki 11 laporan.

"Terkait dengan penambangan tanpa izin, pada saat perusahaan tidak memiliki izin saat eksplorasi, melakukan operasi produksi, maupun saat orang yang menampung, memanfaatkan ataupun melakukan pengolahan dan pemurnian,” kata Tri dalam agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, akhir tahun lalu.

(naw/wdh)