PanturaPost.com, BATANG - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang sebagai benteng ketahanan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PLTU Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/4/2025) lalu. 

PLTU yang berkapasitas 2.000 megawatt ini dinilai sangat strategis karena telah mengadopsi teknologi ultra super critical yang memungkinkan proses pembakaran batu bara jauh lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Ini pembangkit kategori modern. Kapasitasnya besar, mencapai 2.000 megawatt (2 giga), dan proses pembakarannya nyaris sempurna. Debu dan emisi karbonnya sangat minim,” ujar Sugeng.

Tak hanya unggul dari sisi teknologi, PLTU Batang juga dinilai efisien secara ekonomi. Tarif listrik yang dibeli PLN dari pembangkit ini hanya sekitar 5 sen dolar AS per kilowatt-jam, dengan skema Independent Power Producer (IPP). 

Skema ini memungkinkan listrik dibangun oleh swasta dan dijual ke PLN melalui mekanisme take or pay, tanpa membebani negara.

“Dengan efisiensi tinggi dan kapasitas besar, PLTU Batang menjadi penyangga utama keandalan listrik di kawasan Jamali. Beban listrik sudah sangat cukup, bahkan bisa dikatakan zero accident, tanpa pemadaman bergilir,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII tersebut.

Sugeng juga menegaskan, listrik merupakan hak dasar seluruh warga negara. Komisi XII, lanjutnya, terus mendorong pemerintah untuk memastikan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen, termasuk di wilayah perbatasan dan terpencil.

Di sisi lain, Komisi XII DPR RI tetap mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari transisi energi menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini konsumsi listrik Indonesia baru di angka 1.400 kWh per kapita, jauh tertinggal dari Brunei yang mencapai 10.000 kWh dan Singapura 7.000 kWh.

“Transisi energi bukan sekadar mengganti energi fosil, tapi menekan emisinya sambil terus membangun kapasitas EBT secara berkelanjutan,” tandas Sugeng.

Pemerintah sendiri tengah memetakan pembangunan PLTS terapung di sejumlah danau seperti Cirata dan Kedung Ombo, sebagai salah satu langkah optimalisasi pemanfaatan EBT dalam peta jalan menuju 2045.