Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian kebijakan produksi batu bara tengah dinantikan oleh para pelaku usaha tambang untuk dapat menangkap peluang meningkatnya permintaan saat terjadi gangguan pasokan minyak dan gas imbas konflik Timur Tengah.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) telah melihat sinyal peningkatan permintaan batu bara dari pasar global, salah satunya dari Filipina. Hal ini menjadi perkembangan yang disambut positif oleh pelaku usaha.

Hanya saja, peluang tersebut belum dapat direspons langsung pengusaha dengan meningkatkan produksi lantaran perlu ada kepastian arah kebijakan produksi usai pemerintah memangkas rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pada awal tahun ini.

APBI pun berharap pemerintah segera memberikan kepastian penyesuaian RKAB agar pelaku usaha dapat menyesuaikan rencana produksinya.

"Jika memang ada penyesuaian RKAB seperti yang disampaikan, tentu ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan kembali rencana produksi yang sebelumnya telah disesuaikan," ujar Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Namun, Gita juga tak memungkiri bahwa kebijakan RKAB bukan satu-satunya tantangan dalam menggenjot produksi. Para penambang juga tengah dihadapkan pada tekanan kenaikan biaya produksi, terutama dari sisi bahan bakar yang merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam operasi tambang.

"Di tengah dinamika geopolitik yang mendorong volatilitas harga energi, kenaikan biaya ini tentu menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam meningkatkan produksi," kata Gita.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA) Tony Wenas turut mendorong pemerintah memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi maupun ekspor di tengah meningkatnya permintaan komoditas tambang di pasar global.

Menurutnya, tingginya permintaan yang mengerek harga komoditas juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Supaya dampak bisa memberi pemasukan bagi negara, itu kemudian diberikan keleluasaan untuk meningkatkan produksi atau kan bisa melakukan ekspor juga. Negara juga untung, perusahaannya juga untung,” ujar Tony saat ditemui dalam acara open house Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, belum lama ini.

Penyesuaian RKAB

Sementara itu, pemerintah telah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian RKAB batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari windfall profit komoditas saat harga emas hitam belakangan terkerek hingga US$135 per ton.

Penyesuaian RKAB ini juga seiring dengan rencana pemerintah untuk mengenakan bea keluar batu bara. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk menambal pelebaran defisit APBN. Apalagi, belakangan harga minyak dunia yang juga melonjak akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri, yang pada akhir berpotensi makin membebani APBN.

"Rencana RKAB mungkin akan diubah. Tapi tergantung nanti Kementerian ESDM seperti apa. Tapi yang jelas akan diubah," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/3/2026).

Adapun, Purbaya menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (26/3/2026).

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [penerapannya]. Kalau besok jadi. [Tapi] belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya.

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Potensi Permintaan dari Pasar Asia

Perang di Timur Tengah memaksa sejumlah negara Asia kembali mengandalkan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan gas alam cair atau LNG.

Melansir Bloomberg, negara-negara mulai dari Korea Selatan hingga Indonesia dan Bangladesh kini memprioritaskan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik setelah konflik yang semakin intens mengganggu pasokan gas dari kawasan eksportir utama.

Salah satu negara yang terdampak paling parah adalah Qatar, rumah bagi fasilitas ekspor LNG terbesar di dunia yang selama ini menjadi pemasok utama bagi pasar Asia.

Fasilitas Ras Laffan Industrial City dilaporkan mengalami kerusakan signifikan setelah meningkatnya serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk Persia.

Ketika pasar gas global tertekan akibat lonjakan harga, negara-negara Asia mulai mencari sumber energi alternatif. Pilihan yang paling cepat adalah kembali mengandalkan bahan bakar utama mereka selama ini, yakni batu bara.

Analis Rystad Energy, Sam Chua, mengatakan batu bara telah lama menjadi bahan bakar dominan dalam bauran energi pembangkit listrik di Asia, dengan kontribusi lebih dari 40%–50% di kawasan tersebut.

“Namun yang terjadi saat ini adalah percepatan penurunan permintaan gas karena LNG menjadi terlalu mahal bagi pembeli yang sensitif terhadap harga,” ujarnya.

Contoh paling jelas terjadi di Bangladesh. Negara itu mengurangi pasokan gas ke pembangkit listrik dan industri pupuk, lalu menggantinya dengan kapasitas pembangkit berbasis batu bara.

Chua memperkirakan pola serupa akan terjadi di negara-negara lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara karena pemerintah berupaya menghindari risiko pemadaman listrik yang dapat memicu dampak politik.

Sebagian besar ekspor LNG Qatar selama ini memang dikirim ke Asia. Namun, serangan terbaru disebut telah merusak sekitar 17% kapasitas produksi negara tersebut.

Pada saat yang sama, penutupan de facto jalur pelayaran di Selat Hormuz membuat pengiriman gas menjadi hampir mustahil dilakukan.

Lonjakan harga gas juga merembet ke pasar batu bara. Harga kontrak berjangka batu bara Newcastle, yang menjadi acuan kawasan Asia Pasifik, melonjak ke level tertinggi sejak akhir 2024.

Langkah lain juga ditempuh sejumlah negara. Korea Selatan mencabut batas kapasitas pembangkit listrik berbasis batu bara, sementara produsen listrik terbesar di Jepang membuka kemungkinan beralih ke batu bara apabila gangguan pasokan energi dari Timur Tengah berlanjut.

Sementara itu, Filipina tengah berunding dengan Indonesia untuk mengamankan tambahan pasokan batu bara guna memastikan stabilitas pasokan listrik.

Dalam waktu dekat, pemerintah di Asia juga berpacu dengan waktu menjelang musim panas, ketika gelombang panas meningkatkan penggunaan pendingin udara dan biasanya mendorong permintaan listrik ke puncaknya.