KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemadaman listrik bergilir melanda sejumlah wilayah hingga ke area perkotaan di sekitar Jabodetabek. Pasokan batubara yang tersendat hingga gangguan teknis pembangkit menjadi biang kerok listrik biarpet yang mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah.

Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal.

"Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semua ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Sabtu (20/6/2026) malam.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit.

Bahlil mengklaim, secara umum pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batubara untuk PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional.

Bahlil mengatakan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) sudah memberikan penugasan kepada perusahaan batubara nasional mengalokasikan sebesar 180 juta - 190 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri.

Adapun, total kebutuhan batubara PLN pada tahun ini diproyeksikan sebesar 154 juta ton.

Dari jumlah tersebut PLN sudah mengamankan kontrak sekitar 134 juta ton. Artinya, ada kekurangan sekitar 20 juta ton untuk memenuhi kebutuhan batubara di sektor ketenagalistrikan.

Bahlil lantas menegaskan agar PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman, serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.

"Teknisnya, untuk sampai di power plan itu bukan tugas Dirjen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," tegas Bahlil.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya terus mempercepat langkah-langkah pengamanan keandalan sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa.

Langkah ini dilakukan melalui percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan operasional serta penguatan rantai pasok energi primer untuk mendukung operasional pembangkit secara optimal.

Darmawan menyampaikan, PLN bersama mitra pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) terus melakukan berbagai upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional. Hanya saja, Darmawan tidak merinci dua pembangkit besar tersebut.

"Kami mengerahkan sumber daya PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memperkuat pasokan listrik di sistem Jawa. Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak,” kata Darmawan.

PLN telah melakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk mendapatkan alokasi batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal).

PLN melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batubara kalori menengah yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.

Darmawan mengklaim, proses penyaluran batubara kalori menengah mulai mengalir ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa, baik milik PLN maupun IPP. Di Jawa bagian barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar. Dengan pasokan batubara tersebut, Darmawan meyakinkan bahwa PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa kembali berjalan lancar.

“Kami mengapresiasi para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan Pemerintah dan bekerja sama dengan PLN maupun mitra pembangkit. Bersama-sama kami mempercepat penyelesaian aspek kontraktual dan logistik agar pasokan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh pembangkit,” ujar Darmawan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Konsumen, Muhammad Kholid Syeirazi turut menyoroti persoalan pasokan batubara di sektor ketenagalistrikan.

Dalam jangka pendek, Kholid mendesak agar PLN segera mengamankan kontrak untuk menjamin ketersediaan batubara di PLTU.

Kholid menggambarkan, rata-rata Hari Operasi Pembangkit (HOP) batubara di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) masih di bawah 10 hari. Padahal, idealnya sistem kelistrikan dengan beban besar seperti Jamali memiliki HOP batubara antara 15 - 17 hari untuk memastikan pasokan listrik tetap dalam kondisi aman.

Dalam jangka menengah, Kholid memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji harga patokan Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk ketenagalistrikan.

Sejak tahun 2018, pemerintah mematok harga DMO kelistrikan sebesar US$ 70 per ton untuk batubara kalori tinggi 6.322 Gross As Received (GAR).

Baca Juga: ESDM Minta PLN Benahi Sistem Kelistrikan

Sedangkan untuk batubara kategori kalori menengah, Kholid mengestimasikan harga rata-rata pembelian sekitar US$ 53 per ton. Sementara itu, harga pasar batubara untuk ekspor telah mencapai US$ 90, bahkan di atas US$ 100 per ton untuk kalori tinggi.

"Jadi mereka (perusahaan batubara) kurang semangat untuk memasok batubara dalam rangka memenuhi power system. Revisi harga DMO perlu dilakukan agar produsen termotivasi untuk memasok DMO ketenagalistrikan," ungkap Kholid saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (21/6/2026).

Dalam jangka panjang, Kholid menegaskan pentingnya pemetaan cadangan batubara nasional dan kebutuhan batubara untuk PLTU.

Pasalnya, cadangan batubara Indonesia saat ini dominan diisi oleh batubara kalori rendah. Sedangkan banyak PLTU menggunakan teknologi yang sudah tidak kompatibel dengan batubara jenis tersebut.

Dus, Kholid menekankan pentingnya pemetaan kembali dari sisi kualitas dan kuantitas batubara nasional dengan kebutuhan di masing-masing PLTU.

Dalam hal ini, Kholid menyarankan agar PLN segera membangun fasilitas pencampuran (blending) batubara untuk mendapatkan spesifikasi kalori sesuai kebutuhan PLTU.

Dengan begitu, cadangan batubara kalori rendah bisa termanfaatkan secara lebih optimal untuk menjadi bahan bakar PLTU.

"Saya kira harus ada yang melakukan investasi. Dalam hal ini saya mendorong PLN untuk membangun semacam fasilitas blending, baru setelah itu dikirim ke beberapa pembangkit sesuai dengan kontrak, sesuai dengan kebutuhan kalori di PLTU," tegas Kholid.

Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Industri, Satya Widya Yudha turut meminta PLN agar mempercepat pengadaan batubara kalori menengah.

Hal ini mendesak dilakukan untuk mendukung operasional PLTU, sehingga ketersediaan batubara kalori menengah bisa menjamin HOP yang aman.

Di sisi lain, Satya menyoroti bahwa daya mampu PLTU di sistem Jawa - Bali saat ini berada di bawah kapasitas. Bukan hanya karena seretnya pasokan batubara, tetapi juga karena gangguan teknis akibat sejumlah PLTU yang sudah berumur tua.

Satya pun melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mempercepat diversifikasi dan transisi energi ke pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Kejadian ini semakin menguatkan pentingnya diversifikasi energi dan percepatan transisi menuju EBT agar ketergantungan pada satu jenis bahan bakar berkurang," tandas Satya.