Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah membuka secara transparan atas kriteria dan mekanisme penyesuaian produksi batu bara nasional tahun 2026.

Hal tersebut menyusul beredarnya informasi mengenai rencana pemangkasan produksi, sementara angka resmi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum diumumkan secara final.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima angka final dan resmi terkait total RKAB batu bara 2026.

"Yang ada baru sebatas penyampaian rencana penyesuaian produksi secara nasional, namun belum disertai dengan kejelasan mekanisme teknis dan distribusi kuota per perusahaan," ujar Gita kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Secara informal, ia mengakui memang beredar angka sekitar 600 juta ton untuk total produksi nasional. Namun, menurutnya persoalan utama bukan semata-mata pada besaran angka.

"Bagi kami, yang jauh lebih krusial bukan hanya angkanya, melainkan cara dan dasar penetapannya," ujarnya.

Ia memandang bahwa apabila penurunan produksi dilakukan secara signifikan tanpa kriteria yang transparan dan terukur, dampaknya dikhawatirkan akan langsung terasa terhadap perencanaan produksi, komitmen kontrak ekspor jangka panjang, serta kewajiban DMO.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil memberikan respons terkait permintaan berbagai pihak, khususnya untuk meninjau ulang pemangkasan kuota produksi nikel dan batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Menurut Bahlil, keputusan tersebut sudah final. Mengingat, pemangkasan produksi dilakukan guna menjaga keseimbangan supply and demand agar harga komoditas tambang tetap terjaga di pasar global.

"Kita kan sudah memutuskan. Tim kan sudah, saya kan katakan supply and demand. Gimana kalau kita melakukan produksi yang banyak dengan harga yang jatuh," kata Bahlil usai acara Indonesia Economic Outlook di Gedung Danantara, Jakarta, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia lantas mengingatkan agar sumber daya alam milik negara tidak diobral begitu saja. Mengingat, pengelolaan tambang harus terukur dan berkesinambungan.

"Jangan harta negara kita dijual murah dong. Pengelolaan tambang ini kan harus berkesinambungan. Ada anak cucu kita juga yang harus melanjutkan bangsa ini ya," kata Bahlil.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250-260 juta ton dari RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.