Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani berharap pemerintah membatalkan rencana penerapan bahan bakar biodiesel B50. Sebab, kata dia, kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya produksi dan menekan daya saing industri tambang.

Menurut Gita, sejak penerapan biodiesel B40, biaya operasional perusahaan tambang sudah meningkat cukup signifikan akibat dihapusnya subsidi untuk sektor non-public service obligation (PSO). Kondisi ini membuat seluruh tambahan biaya bahan bakar harus ditanggung langsung oleh perusahaan.

“Penerapan B40 saat ini menambah biaya produksi yang cukup signifikan. Kalau B50 diterapkan, bebannya tentu akan semakin besar,” kata dia saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total biaya produksi tambang. Kenaikan harga biodiesel yang cukup tinggi akan berdampak langsung terhadap margin keuntungan perusahaan.

“Perbedaan harga yang besar ini berpotensi menekan margin dan menggerus daya saing industri. Jika margin terus turun, penerimaan negara dari PPh Badan pun bisa ikut berkurang,” kata Gita.

Selain persoalan biaya, Gita juga menyoroti kendala teknis penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi. Ia menyebut tidak semua alat berat di sektor pertambangan kompatibel dengan bahan bakar B40, apalagi B50.

Penggunaan biodiesel tinggi sering menimbulkan masalah teknis seperti keharusan mengganti filter lebih sering dan penyesuaian sistem mesin. Ia menekankan sebelum kebijakan B50 diberlakukan, pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dan memperhitungkan dampak ekonominya secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan industri tambang sebenarnya telah mengikuti seluruh tahapan kewajiban penggunaan biodiesel sejak program B10, B20, B30, hingga B35. Namun, penerapan B40 yang mulai berjalan pada Januari 2025 menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

“Pada awalnya ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap mesin dan alat berat, karena belum ada produsen alat berat di dunia yang memberikan garansi penggunaan biodiesel di atas B10,” kata Hendra saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih menyusun formula harga untuk biodiesel B50, yang rencananya akan mulai diterapkan pada semester II 2026. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

“Saya tahu tantangannya besar, terutama bagi kontraktor dan pengusaha tambang. Tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kami sedang cari celah agar bisa seimbang,” ujar Bahlil dalam peringatan Hari Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Bahlil, uji coba pencampuran biodiesel 50 persen dengan solar telah dilakukan pada kereta, alat berat, kapal, dan mobil. Jika hasilnya memuaskan, peluncuran resmi akan dilakukan pada 2026. Ia menegaskan kebijakan ini telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau CPO bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik,” katanya.