Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) masih menghadapi kekurangan pasokan batu bara sekitar 13 juta ton dari total kebutuhan 2026.

Angka tersebut mulai bertambah dari kekurangan emas hitam sebelumnya yang mencapai 20 juta ton. Bahlil mengatakan, persoalan pasokan batu bara untuk PLN menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini tidak lepas dari kekhawatiran terkait dengan kecukupan stok bagi pembangkit listrik nasional.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN untuk seluruh pembangkit mencapai sekitar 154 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, realisasi kontrak pengadaan yang telah diamankan PLN baru mencapai 141 juta ton hingga beberapa hari lalu.

"Terakhir 3 hari lalu [batu bara untuk PLN] sudah mencapai 141 juta metrik ton. Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta, kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta ton," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, kondisi tersebut perlu dicermati lebih dalam mengingat secara administrasi pemerintah telah menyiapkan pasokan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Bahlil menjelaskan, dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang yang telah disetujui, penugasan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik mencapai sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

Dari jumlah tersebut, perusahaan yang telah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya memasok batu bara berkisar 160 juta hingga 170 juta ton.

Meski demikian, pemerintah menemukan adanya persoalan pada ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan PLN.

"Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan perusahaan, jangan air sudah dibatang leher baru teriak," tutur Bahlil.

Ketua Umum Golkar itu lantas menyebut dalam dua pekan terakhir dirinya turun langsung mengawal pengadaan batu bara PLN. Bahkan, dia berkelakar telah berperan sebagai “project manager” PLN untuk memastikan kebutuhan energi primer pembangkit terpenuhi.

“Saya 10 hari terakhir ini selain Menteri ESDM juga merangkap project manager PLN untuk pengadaan batu bara. Jadi ngurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara bagaimana mengirimnya,” katanya.

Untuk mencegah persoalan serupa kembali terulang, Bahlil mengatakan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah perbaikan tata kelola pengadaan energi primer PLN.

Salah satunya dengan membentuk tim khusus pengadaan energi primer yang melibatkan berbagai institusi pengawas, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, hingga aparat penegak hukum.

Bahlil menambahkan, pemerintah juga telah mengambil langkah penyesuaian terhadap sebagian pasokan batu bara yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, kondisi pasokan batu bara PLN saat ini telah kembali normal setelah dilakukan berbagai langkah penanganan oleh pemerintah.

"Maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini [kekurangan stok batu bara] terulang lagi. Sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan," kata Bahlil.