KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia disinyalir kembali kecolongan. Data emisi dari sektor pertambangan batubara, khususnya gas metana, ditengarai tidak sinkron dengan dokumen laporan yang disetorkan. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh lembaga think-tank EMBER yang menyoroti kesenjangan besar antara realita produksi emisi di lapangan dengan laporan di atas kertas.

Dalam laporan tahunan Global Methane Tracker yang dirilis Senin (4/5/2026), Badan Energi Internasional (IEA) mengonfirmasi posisi Indonesia sebagai produsen metana tambang batubara penyumbang emisi terbesar di kawasan Asia Selatan dan Tenggara sepanjang tahun 2025.

Volume gas metana yang disemburkan tambang batubara domestik menembus angka 2,6 juta ton pada 2025, merangkak naik dari capaian 2,4 juta ton di tahun 2024.

Daya rusak iklim jangka pendeknya tak main-main, setara dengan 215 juta ton karbon dioksida (CO2). Angka ini bahkan melampaui 37% dari total emisi sektor transportasi nasional pada 2019 lalu, yang dihitung menggunakan basis Potensi Pemanasan Global 20 tahun metana sebesar 82,5 kali.

Celakanya, realita emisi jumbo ini berbanding terbalik dengan data yang dilaporkan Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pada 2022, laporan resmi hanya mencatat angka sekitar 0,1 juta ton metana. Gap yang menganga lebar ini menandakan kurang akuratnya pelaporan emisi metana di Tanah Air.

Riset EMBER mengaitkan lemahnya pelaporan emisi metana di Indonesia ini dengan penggunaan metode estimasi yang sudah usang.

Lembaga ini pun mendesak pemerintah agar segera membenahi pemantauan metana sebagai bentuk kepatuhan terhadap komitmen Global Methane Pledge (Janji Metana Global).

Peningkatan presisi metode perhitungan juga dinilai krusial untuk membantu korporasi tambang melaporkan emisi secara benar dan mengeksekusi langkah mitigasi.

Di sisi lain, IEA menekankan bahwa pelaku usaha sejatinya tidak membutuhkan terobosan teknologi yang terlampau canggih untuk memangkas emisi.

Langkah konkret untuk memotong separuh emisi metana dari tambang batubara di Asia Selatan dan Tenggara dinilai sudah sangat aplikatif dan hemat biaya.

Dody, Analis Iklim dan Energi Senior untuk Indonesia EMBER mengatakan bahwa IEA bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi metana tambang batubara terbesar ketiga di kancah global, mengekor di belakang Tiongkok dan Rusia.

“Pelacak menunjukkan bahwa emisi metana dari tambang batubara Indonesia jauh lebih rendah dari yang dilaporkan, dengan intensitas metana 12,5 kali lebih tinggi daripada faktor emisi yang saat ini digunakan oleh Pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi kepada KONTAN, Senin (4/5/2026).

Senada, temuan IEA juga selaras dengan hasil laporan tahunan perdana EMBER bertajuk Global Coal Mine Methane Review (Tinjauan Global Metana Tambang Batu Bara).

Data dalam laporan tersebut merupakan hasil kompilasi dan olahan dari 73 negara produsen batubara, dipadukan dengan estimasi independen serta pengamatan satelit.

Hasil analisis membuktikan, emisi metana yang dilaporkan secara resmi terlampau rendah, yakni hanya berkisar 0,2 juta ton pada 2024 berdasarkan data UNFCCC. Sebaliknya, estimasi dari berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa realita di lapangan jauh lebih fantastis.

Sebagai komparasi, Global Energy Monitor (GEM) memproyeksikan emisi metana di Indonesia 400% lebih tinggi dari yang dilaporkan. Bahkan, estimasi IEA menyebut angkanya bisa meroket 1.300% lebih tinggi.

Laporan ini turut mengungkap akar masalahnya: Indonesia dinilai masih bersandar pada faktor emisi global dan luput menghitung porsi emisi dari tambang batubara bawah tanah.

Akibatnya, pelaporan emisi Indonesia diganjar label “kepercayaan rendah” (low confidence) dan dianggap sebagai salah satu yang paling tidak kredibel di jajaran raksasa produsen batubara dunia.

Bahkan dari udara, data satelit mendeteksi adanya celah lubang dalam sistem pemantauan. “Meskipun pengamatan satelit dapat membantu mendeteksi emisi metana, penggunaannya di Indonesia terbatas karena tutupan awan yang tinggi dan kondisi medan yang berat,” ujar Dody.

Oleh karena itu, Dody menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pengukuran langsung (direct measurement) pada area tambang terbuka (open pit) berskala raksasa, sekaligus tambang bawah tanah, guna mendorong akurasi pelaporan emisi.

Sebagai catatan, rentetan temuan ini mencuat di tengah mandeknya upaya global. Emisi metana batubara global tak kunjung susut dan stagnan sejak diluncurkannya Global Methane Pledge, pakta yang membidik pemangkasan emisi metana global sebesar 30% pada 2030.

Hampir lima tahun sejak pakta tersebut diketuk, rapor kemajuannya masih sangat mengecewakan. Ironisnya, alih-alih ditekan, produksi batubara justru terus digenjot.

Asal tahu saja, metana merupakan gas rumah kaca berkekuatan tinggi yang menyembur selama dan pasca-proses penambangan batubara.

Efek pemanasannya jauh lebih buas ketimbang CO2 dalam jangka pendek. Sayangnya, emisi metana dari tambang batubara, atau jamak disebut Coal Mine Methane (CMM), masih minim pengawasan dan terpinggirkan dari fokus kebijakan.

Di level global, EMBER memproyeksikan aktivitas penambangan batubara menumbangkan sekitar 35 juta ton gas metana sepanjang 2023. Namun, bolongnya sistem pengukuran memunculkan indikasi bahwa emisi aktual bisa jauh di atas radar laporan resmi.

Betapa tidak, dari 73 negara penghasil batubara, hanya 23 negara yang patuh melaporkan data CMM pada 2023. Alhasil, ada sekitar 31 juta ton emisi yang dibiarkan “mengumpul” dan tak dilaporkan ke UNFCCC.

Solusi Bagi Pengusaha

Kabar baiknya, laporan ini merumuskan bahwa langkah pemangkasan emisi yang masif bisa diwujudkan tanpa perlu menunggu teknologi masa depan.

Lebih dari separuh emisi metana tambang batubara global dapat dijinakkan dalam dekade ini dengan mengandalkan teknologi yang sudah beroperasi saat ini, dan sebagian solusinya tak akan menguras kantong pengusaha.

Metana yang bocor dari sistem ventilasi udara tambang—yang notabene menjadi penyumbang terbesar dari area tambang bawah tanah—dapat direduksi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah teruji klinis, seperti regenerative thermal oxidisers (RTO).

Lebih menguntungkan lagi, metana yang berhasil ditangkap dari sistem drainase bisa disulap menjadi bahan bakar, membuka keran sumber pendapatan ekstra bagi korporasi.

Analis Data Metana Tambang Batubara EMBER, Rebecca Horner, menggarisbawahi bahwa mayoritas emisi metana tambang batubara mengalir tanpa tercatat, membuat skala persoalan yang sebenarnya tertutupi.

“Namun, sebenarnya sudah ada solusi yang tersedia dan siap diterapkan secara luas. Penggunaan teknologi yang sudah ada ini menjadi peluang yang tepat untuk mempercepat aksi iklim,” ujarnya dalam kutipan resmi laporan tersebut.

Direktur Program Metana Tambang Batubara EMBER, Nishant Bhandari, ikut menambahkan bahwa target metana global dipastikan bakal meleset jika emisi metana dari jantung tambang batubara tidak dipadamkan secara langsung.

Baginya, ini adalah masalah krusial yang sudah terlalu lama diabaikan, padahal penanganan segera dapat menyumbang manfaat iklim yang instan dan jauh lebih gesit ketimbang opsi mitigasi lainnya.

Tantangan Eksekusi di Lapangan

Menanggapi sorotan tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menyatakan bahwa isu emisi metana tambang batubara memang bisa menjadi amunisi untuk memperkokoh tata kelola emisi di sektor ekstraktif.

“Setiap penilaian terhadap kredibilitas pelaporan suatu negara juga perlu dilihat secara proporsional, terutama dari sisi metodologi, karakteristik tambang, serta kesiapan sistem inventarisasi nasional,” ujarnya saat dihubungi KONTAN, Senin (4/5/2026).

Gita memberikan, postur industri pertambangan batubara di Indonesia mayoritas didominasi oleh operasi tambang terbuka bukan tambang bawah tanah.

Fakta ini fundamental, mengingat kalkulasi gas metana pada area tambang terbuka jauh lebih rumit dengan tingkat ketidakpastian (margin of error) yang lebih tinggi dibanding tambang tertutup.

Lebih lanjut, teknologi RTO juga belum memasyarakat dan belum menjadi standar operasional di area tambang domestik. Oleh karenanya, APBI menilai implementasi teknologi tersebut menuntut kajian mendalam soal kelayakan teknis dan keekonomiannya, agar tidak sekadar menyuntikkan beban operasional baru tanpa membuahkan hasil pengurangan emisi yang jelas dan terukur.

Sebagai pijakan, skema perhitungan emisi metana di Indonesia selama ini berkiblat pada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan internasional yang mendedikasikan diri untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat campur tangan manusia.

Berdasarkan pedoman IPCC, estimasi kebocoran gas metana dari aktivitas coal mining bisa ditempuh lewat sistem bertingkat. Mulai dari sekadar bersandar pada faktor emisi default, hingga melakukan pengukuran spesifik yang berbasis pada data riil tambang.

Artinya, rentang perbedaan angka antara estimasi lembaga internasional dengan dokumen pelaporan nasional tidak otomatis divonis sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Jurang angka tersebut bisa jadi lahir dari perbedaan asumsi, faktor emisi, kedalaman galian tambang, karakter kalori batubara, metodologi hitung, dan presisi data lapangan.

Walhasil, kendati pemantauan emisi mulai masuk dalam radar agenda keberlanjutan perusahaan, namun standar pelaksanaannya tidak bisa serta-merta disamaratakan dengan prosedur tambang bawah tanah di negara lain.

Di Indonesia, dominasi area tambang terbuka membawa karakter unik: bentang area yang kelewat luas, titik lokasi penambangan yang terus bergeser, struktur geologi yang heterogen, serta pola persebaran emisi metana yang terpencar.

“Oleh karena itu, langkah paling penting saat ini adalah membangun data dasar (baseline) yang kuat serta metode pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang disepakati bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha,” tandas Gita.