Kementerian Investasi/BKPM mengungkapkan hingga saat ini belum ada perusahaan yang berminat untuk melanjutkan proyek dimethyl ether (DME) setelah Air Products mundur dari proyek tersebut.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Nurul Ichwan, mengatakan pihaknya belum menerima informasi konkret mengenai calon investor baru yang akan menggarap proyek DME di Indonesia. “Untuk DME ini kami belum mendengar dengan jelas perusahaan mana yang akan masuk,” kata Nurul saat ditemui di sela acara CCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.

Nurul menjelaskan, proyek DME penting bagi Indonesia karena memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Terlebih, kata dia, Indonesia punya potensi batu bara melimpah sehingga konversi mineral tersebut menjadi gas DME dapat mengurangi impor elpiji. Dalam proyek tersebut, batu bara bakal diolah menjadi gas sintetis (syngas) yang kemudian diolah menjadi DME. Dimetil eter nantinya menggantikan bahan baku pembuatan gas minyak cair alias elpiji.

“Kalau DME ini bisa berjalan, maka impor elpiji bisa digantikan dengan gas hasil konversi batu bara dalam negeri. Itu akan sangat membantu ketahanan energi nasional,” katanya.

Meski demikian, Kementerian Investasi berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan investasi baru. Menurut Nurul, kementeriannya hanya mencatat dan mengumumkan data investasi ketika sudah resmi tercatat melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Gagasan pengembangan proyek gasifikasi batu bara sudah muncul sejak tahun 2018. Saat itu, inisiatif ini dipelopori oleh PT Bukit Asam bekerja sama dengan Pertamina. Namun, proyek tersebut kandas di tengah jalan setelah mitra asing mereka, Air Products and Chemicals Inc asal Amerika Serikat, memilih mundur dari kerja sama.

Keputusan Air Products untuk menarik diri diduga berkaitan dengan persoalan keekonomian proyek dan tingginya risiko karena hasil gasifikasi hanya akan dibeli oleh satu pihak, yakni Pertamina. Menurut analisis dari Institute for Energy and Financial Analysis (IEEFA) pada tahun 2021, proyek gasifikasi di Muara Enim berpotensi menyebabkan kerugian hingga US$ 377 juta per tahun, atau sekitar Rp 6,14 triliun.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika mengatakan sejumlah proyek hilirisasi energi saat ini tengah memasuki tahap feasibility study yang dikerjakan oleh BPI Danantara. Dari 18 proyek yang dikaji, proyek DME termasuk yang diprioritaskan untuk rampung pada akhir 2025.

Menurut Erani, penyelesaian studi kelayakan proyek DME menjadi krusial karena berpotensi besar menggantikan LPG impor. “Ada peluang untuk mensubstitusi LPG dari DME. Kalau itu dilakukan, bisa mengurangi impor LPG secara signifikan,” katanya, Jumat, 19 September 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyerahkan dokumen prastudi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pada Juli 2025. Nilai keseluruhan proyek tersebut mencapai Rp 618,13 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 276 ribu orang.

Bahlil mengatakan proyek-proyek tersebut masih akan dikaji ulang oleh Danantara sebelum masuk tahap implementasi. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Investasi dan Ketahanan Energi yang akan bekerja sama dengan Satgas Percepatan Hilirisasi untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk DME.

“Kalau proyek bisa dijalankan sepenuhnya oleh Danantara tentu lebih baik. Tapi jika perlu, kerja sama dengan mitra swasta juga sangat memungkinkan,” ujar Bahlil.