Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya tengah mengkaji opsi revisi harga batu bara yang dipasok untuk PT PLN (Persero) melalui program wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

Sebagai informasi, batas harga batu bara yang disuplai ke sektor kelistrikan sesuai dengan aturan DMO ditetapkan senilai US$70/ton, sedangkan ke sektor industri seperti semen dan pupuk seharga US$90/ton. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak 2018 dan belum berubah selama 8 tahun terakhir.

Kebijakan tersebut juga berjalan seiring dengan aturan yang mewajibkan perusahaan tambang batu bara untuk menjual 25% produksinya ke pasar domestik.

Bahlil mengatakan, ketentuan tersebut memberatkan para pengusaha batu bara karena belum disesuaikan sejak mulai diberlakukan. Menurutnya, para pengusaha batu bara mengalami kenaikan stripping ratio (SR) atau perbandingan antara volume tanah penutup yang harus dibongkar untuk mendapatkan satu ton batu bara.

"Untuk batu bara medium ini kan SR-nya sudah di 8%—12%, biaya produksinya sudah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga," kata Bahlil saat ditemui seusai Rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Bahlil menambahkan, saat ini pihaknya juga sedang mengkaji formula yang menguntungkan baik untuk PLN maupun perusahaan tambang batu bara. Kementerian ESDM menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya [penambang batu bara] juga tidak dirugikan.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyebut pemerintah mulai mencari kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sekitar 20 juta ton pada tahun ini.

Yulliot mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan batu bara PLN. Dia mengamini, kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN mencapai 154 juta ton pada tahun ini.

Dia menuturkan, saat ini pasokan yang terpenuhi berada di level 134 juta ton. Namun, dia memastikan sisa pasokan yang dibutuhkan masih diusahakan.

"Dan itu kekurangan 20 [juta ton] itu lagi diusahakan," tutur Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).