Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadwalkan uji jalan biodiesel 50 atau B50 pada 3 Desember 2025. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan uji jalan dilakukan terhadap kendaraan penumpang, kapal, alat dan mesin pertanian, kendaraan sektor pertambangan, kereta api, genset. Pengujian dimulai secara serentak tetapi akan selesai dalam waktu berbeda.

"Ada yang dua bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan paling lama," kata Eniya di sela acara Indonesia Palm Oil Conference 2025 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 13 November 2025.

Menurut Eniya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari uji jalan B50. Ia berujar proses ini akan dilakukan secara transparan, termasuk ketika terjadi masalah. "Jika mesin jebol di 50 ribu kilometer, di 30 ribu kilometer, atau genset tidak bisa jalan, ya kami laporkan," ucapnya.

Pemerintah berencana menerapkan pemakaian B50 pada semester II 2026. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan kebijakan mandatori biodiesel sejak 2016. Setelah melalui tahap B10, B20, dan B30, kini campuran biodiesel di Indonesia sudah mencapai B40.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim kebijakan tersebut berdampak positif bagi petani sawit. Ia juga mengatakan rencana penerapan B50 telah direstui Presiden Prabowo Subianto. "Kalau CPO (crude palm oil) bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik," katanya.

Meski demikian, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurti meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, kenaikan campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu seperti dikutip Antara, Senin, 20 Oktober 2025.

Bayu berpendapat keberhasilan B50 bergantung pada keseimbangan tiga hal: kemandirian energi, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan simulasi, B50 memang bisa menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun.